BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
17
Agustus 1945, merupakan suatu hari yang dapat dibilang bersejarah bagi bangsa
Indonesia. Mengapa demikian, karena saat itu proklamasi dikumandangkan dan hal
itu juga yang menandakan bahwa Indonesia merdeka, lepas dari belenggu
penjajahan Jepang. Tetapi setelah itu Indonesia memasuki babakan baru dalam
sejarah yaitu masa Perjuangan Revolusi Fisik atau periode Perang mempertahankan
Kemerdekaan. Masa ini dimulai sejak 1945 hingga 1949, maka jika sebelum kemerdekaan
perjuangan bangsa Indonesia ditujukkan untuk memperoleh kemerdekaan, maka
setelah kemerdekaan perjuanganya adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan
kemerdekaan tersebut.
Kurun
waktu 1945-1949, merupakan kurun waktu yang penting bagi sejarah bangsa
Indonesia, pada periode ini perjuangan untuk memperoleh pengakuan secara
Internasional dilakukan secara intensif melalui perjuangan diplomasi di
berbagai meja perundingan. Perjuangan Diplomasi dilakukan ditengah-tengah
berbagai anggapan bahwa cara tersebut tidak efektif dan hanya dengan kekuatan
bersenjatalah bangsa Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaan yang telah
didapatkan.
Kondisi
bangsa Indonesia mulai sedikit tidak stabil setelah sekutu mendarat di
Indonesia, apalagi setelah mengetahui bahwa didalam rombongan sekutu terdapat
pasukan Belanda (NICA). Maka dari itulah perjuangan bangsa Indonesia akhirnya
berubah menjadi dua cara yaitu, dengan melakukan Diplomasi dimeja perundingan
dan perjuangan dengan cara Pertempuran yang dilkukan di medan pertempuran berhadapan
langsung dengan sekutu.
Kedua
cara tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan bangsa Indonesia dalam
mempertahankan kemerdekaan yang selama ini sangat diinginkan oleh seluruh
rakyat Indonesia. Maka dari itu segala hal akan dilakukan untuk mempertahankan
kemerdekaan Indonesia, karena NKRI sudah menjadi harga mati bagi seluruh bangsa
Indonesia.
1.2 Rumusan
Masalah
1.2.1
Bagaimana dan apasajakah cara yang
dilakukan bangsa Indonesia pada saat perjuangan Fisik dan Diplomasi yang
dilakukanya?
1.2.2
Apa yang menjadi latar belakang
pembentukan BKR dan TKR serta bagaimanakah peran serta kedua organisasi
tersebut dalam Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II?
1.3 Manfaat
Sejarah
perang kemerdekaan Indonesia adalah sebuah hal yang tidak boleh dilupakan
bagitu saja, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mengetahui
bagaimana sulitnya memperoleh kemerdekaan dan pengakuan baik secara De Facto
maupun secara De Jure. Penulisan makalah ini sangat bermanfaat, agar kita
mengetahui bagimana para pahlawan berkorban hanya demi mendapatkan kata
Merdeka.
1.4 Tujuan
Tujuan
penulisan makalah ini untuk sedikit mencoba mengulas kembali bagaimana dan apa
yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, selain itu dalam
makalah ini kita juga dapat mengetahui bahwa ternyata setelah merdeka,
perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti sampai disitu.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sebuah Awal yang Baru
2.1.1 Awal Sebuah Kemerdekaan
Setelah usaha para pemuda membawa
Soekarno Hatta ke Rengasdengklok, akhirnya membawa keberhasilan. 17 Agustus
1945, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, akhirnya Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia diikrarkan didepan seluruh massa yang datang pada saat itu. Seluruh
pemuda juga mulai membagi tugas untuk melakukan kegiatan dalam proses penyiaran
berita Proklamasi, semua alat komunikasi yang ada akan di pergunakan untuk
maksud tersebut. Ribuan teks Proklamasi berhasil di cetak dengan reneo dan
segera disebarkan ke berbagai penjuru kota, peristiwa besar itu berlangsung
hanya selama kurang lebih satu jam dengan penuh kekhidmatan. Sekalipun sangat
sederhana, hal tersebut telah membawa perubahan besar yang luar biasa dalam
kehidupan bangsa Indonesia.
Berita Proklamasi yang telah
menyebar keseluruh Jakarta segera disebarkan keseluruh Indonesia. Pada pagi 17
Agustus itu juga, teks Proklamasi telah sampai ditangan Kepala Bagian Radio
Kantor Berita Domei, Waidan B.
Penelewen. Ia menerima teks itu dari Syahruddin, seorang wartawan Domei. Segera
setelah itu, ia memerintahkan F. Wuz, seorang Makronis supaya berita itu
disiarkan tiga kali berturut-turut. Setelah dua kali hal tersebut dilakukan
masuklah orang Jepang ke ruangan radio. Dengan marah orang Jepang itu meminta
agar penyiaran tersebut di hentikan. Akan tetapi, Waidan Penelewen tetap
memerintahkan F. Wuz untuk terus menyiarkannya. Berita ini kemudian diulangi
setiap setengah jam, hingga pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibatnya,
pimpinan tertinggi tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita
tersebut dan menyatakannya sebagai kekeliruan. Senin 20 Agustus 1945 pemancar
radio tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk.
Meskipun kantor berita Domei
disegel, para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan
bantuan beberapa orang teknisi radio, salah satunya adalah Sukarman, Sutamto,
Susilaharja, dan Suhandar. Alat-alat pemancar yang diambil dari kantor berita
Domei bagian demi bagian dibawa kerumah Waidan B. Penelewen, dan sebagian ke
Menteng 31. Maka dari itu terciptalah pemancar baru di Menteng 31, dengan kode
panggilan DJK 1. Dari sinilah berita Proklamasi disiarkan.
2.1.2 PPKI
Bersidang
Proklamasi merupakan awal dari
perjalanan Sejarah bangsa Indonesia yang baru dimulai kembali, kesibukan para
pemimpin setelah itu adalah menyusun sebuah tatanan kehidupan kenegaraan. 18 Agustus 1945, merupakan rapat pertama PPKI
sesudah Proklamasi. Saat itu Soekarno-Hatta berencana untuk menambah sembilan
anggota baru, termasuk juga dari golongan pemuda. Akan tetapi, setelah
berlangsung perbincangan yang kurang memuaskan antara Hatta dan Chairul Saleh,
para pemuda meninggalkan tempat karena mereka masih menganggap bahwa PPKI
adalah aparat Jepang. Rapat diadakan di Pejambon digedung Departemen Luar
Negeri sekarang. Sebelum dimulainya rapat, Soekarno-Hatta meminta beberapa
anggota untuk membahas rancangan undang-undang dasar, yang dibuat 22 Juni 1945,
pada sidang ini tercantum tentang sebuah kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Hal tersebut yang nantinya akan
membuat penganut agama lain merasa terdiskriminasi.
Akhirnya Hatta-pun memimpin sidang
tersebut bersama tokoh-tokoh islam untuk membahas masalah yang cukup sensitif
itu. Banyak pro dan kontra dalam menanggapi hal tersebut, akhirnya dalam waktu
lima belas menit dicapai kesepakatan untuk mengganti tujuh kata tersebut dengan
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kesepakatan ini memperlancar pembicaraan dalam rapat
pleno PPKI, karena jika dibicarakan dalam rapat pleno maka akan dapat menelan
waktu yang lama dan berlarut-larut. Rapat pertama ini berlangsung dengan
lancar. Pembahasan rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang disiapkan BPUPKI, berhasil dibahas dalam
tempo kurang dari dua jam, dan akhirnya disepakati.
Sidang kedua dimulai pukul 13.15.
Pada awal sidang kedua ini Soekarno mengumumpan enam anggota baru PPKI, sebelum
meningkat ke acara baru yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Soekarno
ingin agar pasal III Aturan Peralihan disahkan. Otto Iskandar Dinata mengusulkan
agar pemilihan tersebut dilakukan secara aklamasi. Akhirnya ia mengajukan dua
calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden yaitu Soekarno-Hatta, semua yang
hadir menerima dengan aklamasi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Setelah itu sidang meneruskan acara
membahas pasal-pasal rancangan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Presiden
Soekarno menutup acara tersebut dan menyatakan UUD serta peraturan peralihan
telah sah ditetapkan. Akhirnya 18 Agustus 1945 Indonesia memiliki landasan
kehidupan bernegara yaitu sebuah UUD ’45. Sebelum rapat pertama PPKI ditutup,
Soekarno menunjuk sembilan orang yang dikenal dengan Panitia Kecil yang
bertugas menyusun rancangan untuk menggatasi hal-hal yang bersifat mendesak,
yakni pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan
perekonomian.
19 Agustus 1945 rapat PPKI
dilanjutkan kembali dengan agenda membahas hasil kerja Panitia Kecil, hasil
Panitia Kecil tersebut menghasilkan keputusan:
a) Pembagian
wilayah, yang dibagi menjadi 8 Provinsi beserta calon Gubernurnya;
b) Adanya
Komite Nasional (daerah).
Dalam
kabinet yang terbentuk 4 September 1945, Menteri Negara bukan hanya satu tetapi
lima orang. Pembahasan mengenai departemen akhirnya ditunda, yang kemudian
Presiden kembali membahas tentang tentara kebangsaan. Panitia Kecil mengajukan
dua usul, pertama menolak rencara
pembelaan negara oleh BPUPKI karena dianggap rencana tersebut mengandung
politik perang. Yang menyebutkan tentara Indonesia akan dibentuk bekerjasama
dengan Jepang yang dikukuhkan dalam perjanjian dan perlunya mengumumkan perang
terhadap sekutu. 16 Juli 1945 BPUPKI menyetujui rencana tersebut. Kedua, membubarkan peta di Jawa-Bali,
serta Laskar Rakyat di Sumatra karena dianggap kesatuan militer ini adalah
bentukan Jepang. Sebagai gantinya diusulkan untuk membentuk sebuah tentara
kebangsaan, usul tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang.
Pembicaraan lainnya ialah tentang
perlunya ketentraman dan segera dimulainya perjuangan. Setelah rapat selesai,
sebelum Presiden dan Wakilnya pulang, ia meminta para pemuda untuk hadir pada
rapat yang diadakan di Jalan Prapatan 10. Pada rapat ini diharapkan agar
Soekarno-Hatta melakukan perebutan kekuasaan terhadap Jepang dengan segera,
tetapi Presiden menganggap hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan
tergesa-gesa. Kemudian Adam Malik selaku pimpinan rapat membacakan Dekrit
tentang lahirnya TRI yang berasal dari bekas PETA, hal tersebut disetujui oleh
Soekarno-Hatta dan akhirnya rapatpun ditutup tanpa ada keputusan resmi tentang
usul para pemuda.
19 Agustus 1945, malam itu membahas
siapa yang diangkat menjadi anggota KNIP. Disepakati anggota KNIP berjumlah 60
orang. Dengan rapat pertama yang direncanakan tanggal 29 Agustus 1945 malam,
rapat PPKI dilanjutkan tanggal 22 Agustus 1945. Yang memutuskan pembentukan
Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rayat. Tujuan
Komite antara lain mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar
tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu
menentramkan rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin
mewujudkan cita-cita bangsa. Pembentukan KNI Pusat yang dikenal dengan KNIP
resmi pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan anggota 137 orang yang diketuai oleh
Mr. Kasman Singodimedjo, lahirnya KNIP mengakhiri tugas PPKI.
Pasal IV Aturan Peralihan UUD ’45,
disebutkan Komite Nasional adalah badan yang bertugas membantu Presiden
menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga tersebut terbentuk. 7
Oktober 1945 kelompok pemuda dalam KNIP mengajukan petisi pada Presiden
Soekarno yang ditanda tangani oleh 50 orang agar KNIP diberi wewenang
legislatif, akhirnya 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan maklumat No X
yaitu KNIP diberi kekuasaan legislatif sebelum MPR dan DPR terbentuk dan
menentukan GBHN. Keesokan harinya, atas desakan pemuda KNIP melangsungkan
pemilihan pimpinan baru, dengan Sutan Sjahrir sebagai ketuanya dan Amir
Sjarifuddin sebagai wakil. Setelah Sjahrir menjadi perdana menteri,
kedudukannya digantikan Mr. Assaat sampain akhir 1949. selama eksistensinya,
KNIP mengadakan lima kali sidang pleno. Sidang terpanas 25 Februari sampai 6
Maret 1947 di Malang berkaitan dengan penambahan jumlah anggota dalam rangka
meratifikasi persetujuan Linggarjati. Sidang terakhir KNIP 6-15 Desember 1949
dalam rangka meratifikasi hasil KMB. Selama eksistensinya KNIP menghasilkan 113
undang-undang dan 32 peraturan.
Berbeda dengan KNI yang bertahan
hingga akhir perang kemerdekaan, PNI sebagai partai negara yang dimaksudkan wadah untuk mempersatukan bangsa, memperbesar
rasa cinta, setia, dan bakti pada tanah air hanya bertahan dalam bilangan hari.
Pembentukan PNI mengundang reaksi penolakan dari berbagai pihak karena dianggap
sangat berbau Jawa Hokokai. Sjahrir dan kelompoknya menganggap hal tersebut
sangat bertentangan dengan paham demokrasi jika hanya ada partai tunggal dalam
sebuah negara. Akibat banyaknya penolakan, pada tanggal 3 Agustus 1945
pembentukan PNI dibatalkan. Meskipun beberapa daerah sudah mulai membentuk PNI
cabang. 22 Agustus 1945 adalah keputusan PPKI tentang pembentukan BKR adalah
perubahan keputusan untuk membentuk tentara kebangsaan dalam sidang tanggal 19
Agustus 1945.
2.1.3 Awal
Memulai Perjuangan
Dukungan Akan Proklamasi.
Karena disebabkan oleh sulitnya komunikasi dan penyegelan radio oleh Jepang
membuat Proklamasi Kemerdekaan tidak banyak diketahui oleh daerah-daerah yang
ada di Indonesia. Tetapi bagitu diketahui, banyak tokoh-tokoh di daerah
menyatakan dukungannya terhadap Proklamasi. Dukungan itu banyak diwujudkan
dengan pembentukan pemerintahan dan KNI setempat, dukungan juga banyak
dikatakan oleh para pegawai Indonesia yang dahulu bekerja di jawatan
Pemerintahan Pendudukan Jepang. 30 Agustus 1945 dengan disertai anggota polisi
para pegawai ini melakukan konferensi di Jakarta, dalam konferensi tersebut
mereka menyatakan diri sebagai pegawai dan polisi Indonesia. Sejak saat itu
pulalah mereka mulai mengambil alih kantor pemerintahan dari Jepang.
Sedangkan masyarakat umum menyatakan
dukungannya dengan bentuk rapat-rapat raksasa, salah satu dukungannya pada
tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada yang direncanakan oleh komite Van
Aksi. Tujuannya tidak lain adalah agar para pemimpin pemerintahan berbicara
langsung dengan rakyat.Rencana penyelenggaraan rapat raksasa dilakukan dengan
dua cara yaitu persiapan pengerahan massa dan penyampaian rencana tersebut
kepada Presiden dan Wakilnya. Pada prinsipnya pemerintah menyetujui hal
tersbut, yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap penguasa Jepang setelah
mereka menyerah dan menjadi alat Sekutu. Masalah yang sulit ini lalu diangkat
dalam sidang kabinet, sidang yang berlangsung sampai dini hari inipun tidak
menghasilkan keputusan. Sidang yang dilanjutkan pada pukul 10 pagi yang juga
dihadiri oleh para pemuda yang siap mendengarkan pidato dari
pemimpin-pemimpinnya, menjadi tegang karena banyaknya pasukan bersenjata Jepang.
Akhirnya, sidang memutuskan agar para pemimpin datang dan berhadapan langsung
dengan massa untuk meminta mereka mematuhi perintah-perintahnya, selanjutnya
mereka dibubarkan.Rapat raksasa 19 September 1945 adalah manivestasi pertama
dari kebiwaan pemerintah Republik Indonesiapada rakyatnya. Meskipun hanya satu
menit tetapi hal tersebut telah memberikan kepercayaan kepada rakyat akan
potensinya sendiri.
Perebutan Kekuasaan dan Senjata,
beberapa daerah di Indonesia terjdi perebutan kekuasaan baik dengan cara
kekerasan maupun diplomasi. Banyak para pegawai Jepang dirumahkan, dilarang
memasuki kantor-kantor mereka.Salah satunya adalah peristiwa diSurabaya selama
bulan September terjadi perebutan sejata di Arsenal Don Bosco, perebutan markas
pertahanan Jawa Timur, pangkalan Angkatan Laut Ujung dan markas-markas tentara
Jepang serta pabrik yang ada di seluruh kota.Selain itu perebutan kekuasaan
juga terjadi di beberapa daerah atau kota besar yang ada di Indonesia.
Menyusun Kekuatan Pertahanan dan
Keamanan, pada bagian depan pembahasan makalah ini. 22 Agustus 1945 PPKI
mengambil keputusan untuk membentuk BKR yang merupakan perubahan dari keputusan
yang diambil sebelumnya, mengenai pembentuka tentara kebangsaan, BKR bertugas
sebagai penjaga keamanan umum di daerah dibawah koordinasi KNI setempat. Hal
itupun disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945, sebagian
para pemuda tidak puas dengan dibentuknya BKR. Para pemuda yang pada zaman
Jepang mempunyai sumbangsih pada proses Proklamasi, menginginkan pembentukan
tentara nasional. Tetapi akhirnya hal itu ditolak oleh pemerintah, maka dari
itu mereka membentuk sebuah badan yang dinamakan Komite Van Aksi dibawah
piminan Adam Malik, Soekarni, Chairul Saleh, dan lain-lain. Badan-badan yang
bernaung dibawah Komite Van Aksi adalah:
a)
API;
b)
Bara;
c)
BBI;
d)
KRIS;
e)
PIM;
f)
Hizbullah;
g)
Sabilillah, dll.
Setelah
mengalami tindakan provokatif dan agresif, oleh pasukan Belanda yang
dikeluarkan tentara Sekutu dari tawanan Jepang, akhirnya pemerintah RI
menyadari bahwa sebuah tentara reguler sangat dibutuhkan dalam mempertahankan
kemerdekaan. Sejak itulah pembentukan badan keamanan mulai dilakukan,
berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamana yang begitu cepat membutuhkan
satu pemimpin yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi masalah yang ada.
2.1.4 Diplomasi
dan Perlawanan Fisik
I.
Bertempur
Melawan Sekutu
Saat
Perang Pasifik berlangsung, sekutu membagi indonesia menjadi dua daerah
operasi. Sumatera dimasukkan dalam daerah operasi SEAC dibawah pimpinan Lord
Louise Moutbattan, sedangkan Jawa dan Indonesia bagian timur dimasukkan dalam
daerah operasi SWPC dibawah komando Jendral Mac Arthur. Menyerahnya Jerman pada
Mei 1945 dan dalam Konfrensi Gabungan Kepala Staf Sekutu di Postdam Juli 1945,
maka seluruh daerah operasi digabungkan menjadi satu dengan SEAC. Hal itu
dikarenakan Mac Arthur ingin memfokuskan seluruh kekuatanya untuk menyerang
kepulauan Jepang.
Sekutu
membuat daerah operasi untuk mengamankan Indonesia dari Jepang dengan
dibentuknya AFNEI (Allied Forces
Netherlands East Indies) dibawah komando Letnan Jendral Sir Philips
Christison, yang bertugas untuk membantu Indonesia mengusir Jepang dari
Indonesia. Kemudian tugas tersebut berganti dikarenakan Jepang menyerah kepada
Sekutu sebelum diadakan penyerangan terhadap Jepang, tugas yang kini di emban
oleh AFNEI adalah tugas administratif. Diantara tugas AFNEI sebagai
administratif negara Indonesia adalah:
1) Menerima
penyerahan dari tentara Jepang;
2) Membebaskan
para tawanan perang dan interniran Sekutu;
3) Melucuti
dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan;
4) Menegakkan
dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan
sipil;
5) Menghimpun
keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka didepan pengadilan
sekutu.
Namun dalam menjalankan
tugasnya AFNEI tidak bisa mengatur seluruh wilayah Indonesia, sehingga AFNEI
meminta bantuan kepada Australia yang merupakan commonweal Inggris untuk
mengatur wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu dalam mengatur setiap
wilayah di Indonesia bagian barat, AFNEI juga mengalami masalah sehingga harus
membagi wilayah Indonesia menjadi tiga bagian yaitu: Wilayah Sumatra, Jawa
Barat, dan Jawa Timur. Sebelum setiap divisi dikirim untuk mengatur setiap kota
di wilayah Indonesia seperti yang sudah direncanakan, Sekutu terlebih dahulu
mengirim Mayor Greenhalg untuk mendirikan markas besar Sekutu di Jakarta pada
tanggal 14 September 1945.
Lima belas hari kemudian
rombongan pertama tentara Sekutu tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Setelah itu kemudian menyusul tentara Sekutu yang lain mendarat di Indonesia,
sehingga tak heran jika pada bulan Oktober tentara Sekutu sudah mendarat di
beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan,
Padang, dan Palembang. Setelah mendarat di pelabuhan-pelabuhan terbesar di
Indonesia, kemudian para tentara Sekutu bergerak kedaerah pedalaman untuk
membebaskan para interniran dan menerima penyerahan dari Jepang. Disisi lain
Australia juga sudah mendarat di Indonesia bagian timur. Kedatangan tentara
sekutu ini disambut baik oleh pemerintah Indonesia karena menurut wawancara di
Singapura, kedatangan Sekutu ke Indonesia adalah untuk membebaskan para tawanan
perang dan interniran serta melucuti persenjataan Jepang. Sekutu tidak akan
mencampuri urusan politik dan tidak akan menyingkirkan RI, bahkan Sekutu akan
mengadakan musyawarah dengan pemimpin RI. Hal ini menghebohkan pihak Belanda,
sedangkan pihak Indonesia berpendapat bahwa inilah pengakuan de facto terhadap RI. Akan tetapi,
kepercayaan Indonesia mulai pudar ketika tentara Indonesia mulai mencium
kedatangan NICA yang dibonceng oleh Sekutu. Keadaan pada saat itu mulai memanas
karena NICA secara tidak langsung bermaksud untuk menegakkan kembali
pemerintahan Hindia Belanda, suasana semakin tegang ketika tentara NICA
mempersejatai anggota KNIL yang baru dibebaskan dari tawanan Jepang.
Di kota-kota yang diduki
Sekutu, para anggota KNIL memancing kerusuhan dengan mengadakan provokasi-provokasi
bersenjata. Bahkan di Jakarta, para anggota KNIL mencoba membunuh Perdana
Menteri Sutan Syahrir dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Dalam aksinya
para anggota KNIL menggunakan seragam Sekutu, hal inilah yang menjadi salah
satu faktor Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta pindah ke Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 1946 yang sampai akhir tahun 1949 dijadikan sebagai
ibukota RI. Kemudian muncul penilaian dari pihak Indonesia bahwa Sekutu
melindungi Belanda, sehingga muncul beberapa pemborantakan diantaranya:
a)
Pertempuran
Surabaya
25 Oktober 1945, bagian dari
Divisi India ke-23 yang mendapat tugas dari panglima AFNEI untuk melucuti
serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran Sekutu yang dipimpin oleh Brigadier
A.W.S. Mallaby telah mendarat di Surabaya. Kedatangan Divisi ini diterima
secara berat hati oleh Pemerintah Jawa Timur yang pada waktu itu dipimpin oleh
Gubernur R.M.T.A. Surjo. Akhirnya Sekutu dapat meyakinkan Pemerintah RI dalam
berbagai kesepakatan, salah satunya Inggris mengatakan bahwa mereka berjanji
tidak akan menggangu urusan politik bangsa Indonesia dan mereka juga
mennyatakan bahwa diantara mereka tidak terdapat tentara Belanda.
Pada akhirnya Indonesia di
khianati untuk kesekian kalinya, salah satu bentuk nyata dari penghianat
Inggris adalah pada tanggal 26 Oktober 1945 satu pleton dari Field Security Section melakukan
penyergapan di Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer (seorang Kolonel
Angkatan Laut Belanda) dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris tidak berhenti
sampai disitu, buktinya 27 Oktober 1945 mereka menyebarkan pamflet yang berisi
perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan senjata yang
didapat dari Jepang. Pemerintahpun melakukan pertemuan dengan Mallaby untuk
meminta konfirmasi mengenai hal tersebut. Namun Mallaby mengatakan bahwa ia
tidak tau menahu tentang hal tersebut, tetapi menurut Mallaby jika itu
merupakan perintah Inggris maka ia akan tetap menjalankan sesuai dengan apa
yang diperintahkan.
27 Oktober 1945 merupakan
kontak senjata pertama antara pemuda dan Inggris, peristiwa tersebut mulai
bertambah kritis hingga Inggris merasa tidak nyaman akan posisinya. Untuk itu
Inggirs meminta kepada Presiden Soekarno agar pihak Indonesia menghentikan
serangan tersebut. Akhirnya pada 30 Oktober 1945 Presiden, Wakil Presiden,
berserta Menterinya melakukan perundingan dengan hasil menghentikan kontak
senjata. Dalam perundingan inilah akhirnya eksistensi RI diakui oleh Inggris.
Sementara itu di tempat-tempat lain masih terjadi kontak senjata tempat
terakhir adalah gedung bank Internatio yang berjarak 100 meter dari jembatan
merah.
Ditempat ini pulalah akhirnya
Brigadier Mallaby menghembuskan nafas terkhirnya, didalam buku Sejarah Nasional
Indonesia jilid VI mengatakan bahwa Mallaby tewas karena ditusuk dengan bayonet
dan bambu runcing oleh pemuda. Tetapi menurut kesimpulan dari bung Tomo dalam
sebuah buku yang berjudul pertempuan Surabaya bahwa pada saat itu Mallaby tanpa
sengaja terbunuh oleh pasukannya sendiri, sebagaimana dituturkan oleh Kapten
RC. Smith di depan Mahkamah Militer Inggris.
Sesudah itu Inggris mulai
mendatangkan pasukannya ke Indonesia, selain itu tanggal 9 November 1945
Inggris mengirimkan ultimatum yang intinya menghina dan merendahkan harga diri
bangsa Indonesia. Untuk menentukan sikap para pemimpin di surabaya mengadakan
pertemuan, selain itu mereka juga berusaha menghubungi Soekarno untuk meminta
pertimbangan atas ultimatum tersebut tetapi mereka hanya dapat menghubungi
Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subardjo yang menyerahkan “kata putus” pada
rakyat Surabaya. Secara resmi melalui siaran radio menyatakan menolak ultimatum
Inggris.
Sementara itu pemuda sudah
siap siaga membuat pertahanan didalam kota. Meskipun mereka dipersilahkan untuk
meniggalkan kota, tetapi para pemuda memilih tetap bertahan untuk
mempertahankan kota Surabaya. Kota Surabaya pun dibagi menjadi tiga sektor
pertahanan diantaranya sektor barat, sektor tengah, dan sektor timur. Sementara
itu, saat Bung Tomo melakukan siaran hal itulah yang membakar semangat juang
para rakyat.
Keadaan semakin ekplosif,
saat Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama pihak Indonesia.
Apalagi setelah disertai dengan pengeboman, meskipun Inggris secara terus
menerus melancarkan aksinya tetapi para pemuda tetap gigih mempertahankan kota
Surabaya hingga pada 28 November 1945 yang merupakan pertempuran terakhir yaitu
di Gunungsari.
b)
Pertempuran
Ambarawa
Pertempuran
yang berlangsung 20 November sampai 15 Desmber 1945 diawali dari insiden di
Magelang saat Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 mendarat disemarang yang
dipimpin oleh Brigadier Bethell. Divisi ini mempunyai tujuan yang sama seperti halnya
di Surabaya, hingga insiden itupun pecah pada tanggal 26 Oktober 1945 di
Magelang. Insiden ini berhenti setelah Presiden dan Sekutu mengadakan
perundingan untuk melakukan genjatan senjata pada tanggal 2 November 1945. 20
November 1945 di Ambarawa terjadi
pertempuran antara TKR dan Inggris, karena banykanya serangan yang dilakukan
Ingggris maka 21 November 1945 pasuka TKR melakukan serangan fajar dengan
tujuan memukul mundur pasukan Inggris yang menduduki desa Pingit. Akhirnya
Inggris telah terkapung oleh pasukan Indonesia, meskipun demikian Inggris tetap
menyusun cara bagaimana untuk bisa mematahkan kedudukan TKR.
Pertempuran
antara TKR dan pasukan Inggris terus berlangsung hingga tanggal12 Desember 1945
dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran. Dalam waktu singkat mereka
berhasil mengepung kedudukan musuh yang diperkirakan berpusat di benteng
Willem, yang terletak di tengah kota Ambarawa. Pasukan Inggrispun merasa
terjepit, maka mereka berusaha keras untuk memutuskan pertempuran. Akhirnya 15
Desember 1945 Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang.
Pertempuran ini memiliki arti penting, dan hal itupun juga diakui oleh pihak
Inggris bahwa pasukan Indonesia sulit untuk ditaklakukkan meski Inggris
mengerahkan seluruh kakuatannya.
c)
Pertempuran
Medan Area
Sekutu
dibawah pimpinan T.E.D. Kelly mendarat di Sumatra Utara 9 Oktober 1945. Yang
mengejutkan adalah ikut sertanya NICA dalam rombongan sekutu yang dipersiapkan
untuk mengambil alih pemerintahan. Pemerintah RI Sumatra Utara mengizinka
mereka untuk menempati beberapa hotel di kota medan, hal itu karena semata-mata
untuk menghormati tugas mereka. Sehari setelah mendarat tim dari RAPWI
mendatangi kamp-kamp tawanan di beberapa daerah untuk membantu membebaskan para
tawanan dan dikirim ke Medam atas persetujuan Gubernur M. Hassan. Ternyata hal
yang mengherankan adalah kelompok mereka langsung dibentuk menjadi medan
Batalyon KNIL. Sikap ini menimbulkan berbagai insiden yang dilakukan secara
Spontan oleh pemuda, tepatnya 13 Oktober 1945 merupakan awal insiden, hal ini
dipicu oleh seorang penghuni hotel yang menginjak-injak lencana Merah Putih
yang dipakai oleh seseorang yang ditemuinya.
Dari insiden itulah kemudian
menjalar dibeberapa kota lainnya, sebagaimana dikota-kota lain di Indonesia.
Inggris memulai aksinya untuk melemahkan kekuatan RI yaitu dengan berbagai
ultimatum yang dikirim untuk Indonesia, hal itu pulalah yang membuat NICA
merasa besar kepala karena mendapat dukungan dari pihak Inggris. Demikian pula
aksi teror yang dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga semakin timbul rasa
permusuhan dikalangan pemuda, karena mereka tidak pernah merasa aman da
keselamatan Inggris juga tidak di jamin oleh pemerintah RI. Selain itu
meningkatnya korban dari pihak Inggris membuat mereka memperkuat kedudukanya
dan secara sepihak membentuk batas kekuasaanya.
1 Desember 1945 beberapa papan
dipasang dengan bertuliskan Fixed Boundaris Medan Area diberbagai kota oleh
pihak serikat membuat kota medan terkenal dengan Medan Area.tindakan ini adalah
tantangan bagi para pemuda, piha Inggris dan NICA melakukan aksi pembersihan
terhadap unsur Republik. Aksi tersebut mendapat balasan dari para pemuda,
sehingga banyak daerah yang menjadi tidak aman. Inggrispun juga mulai mengancam
pihak pemuda sehingga perlawanan juga terus memuncak, akhirnya dengan bernagai
cara Inggris berhasil menguasai kota Medan, sehingga mustahil dapa melakukan
serangan terhadap Inggris jika tidak ada satu komando.
10 Agustus 1946, ditebing tinggi diadakan
suatu pertemuan antara komanda pasukan yang berjuang di Medan Area, hasil dari
pertemuan ini adalah dibentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yng
dibagi menjadi empat sektor dan setiap sektor masih dibagi lagi menjadi sub
sektor dengan bekal inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.
d)
Pertempuran
Padang dan Sekitarnya
Di
Pelabuhan Teluk Bayur pasukan Inggris mendarat dibawah pimpinan Brigadier
Hutchinson, dua hari kemudian 13 Oktober 1945 ia mengadakan pertemuan dengan
Pemerintah RI Sumatra Barat. Tujuannya sama seperti Sekutu yang datang didaerah
lain, mereka juga ingin meminjam kantor residen yang akan digunakan sebagai
kantornya. Indonesia yang masih mencari pengakuan dari negara lain menafsirkan
bahwa permintaan tersebut adalah pengakuan de facto dari Inggris untuk
Indonesia. Lagi-lagi Inggris tidak dapat memegang perjanjian tersebut, buktinya
banyak rumah rakyat yang di obrak-abrik hanya untuk mencari senjata. Pasukan
Belandapun mendapat perlindungan dari Inggris hingga Belanda berani melakukan
langkah-langkah, salah satunya adalah memukuli seorang kepala sekolah, hal ini
adalah pemicu serangan yang dilakukan tanggal 17 November 1945. Insiden
bertambah luas yang terjadi pada 5 Desember 1945, apalagi hal tersebut dengan terbunuhnya
beberapa anggota Inggris, sehingga Inggris melakukan serentetan balasan pada
TKR yang juga menyebabkan beberapa anggotanya tewas.
Pertempuran
yang besar terjadi pada tanggal 21 Februari 1946, akhirnya mereka dapat
menghancurkan pos pertehanan Inggris dan membongkar gudang senjata. Tapi
setelah itu, Inggris membalasnya pada tanggal 14 Juni 1946 dengan menyerang
Batu Busuak, TRI pun juga melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris 7-9
Juli 1946 dan akhirnya Inggrispun meninggalkan Simpang Haru yang merupakan
tempat penyerangan selama tiga hari tersebut.Serangan masih
tetap berlanjut dan mereka masih tetap bertahan meskipun tujuan utama mereka
telah terlaksan, hal itu karena Inggris menunggu kesiapan Belanda untuk
mengambil alih kedudukan mereka. 28 November 1946 merupakan serah terima
pasukan Inggris dengan Belanda dan esok harinya Inggrispun meningglakan Padang.
e)
Pertempuran
Bandung Lautan Api
12
Oktober 1945 dibawah pimpinan Brigade Mac Donald pasukan Inggris tiba
diBandung. Sejak awal hubungan antara mereka dengan Pemerintah RI sudah
bersitegang, orang-orang Belandapun yang baru di bebaskan sudah memperlihatkan
sikap yang tidak baik. Akibatnya, bentroka bersenjatapun tidak dapat dipungkiri
lagi. 24 November 1945 TKR dan badan perjuangan lainnya melancarkan serangan
terhadap kedudukan Inggris, tiga hari kemudian Mac Donald menyampaikan
ultimatum agar para penduduk mengosongkan Bandung Utara. Jawaban dari ultimatum
tersebut adalah berdirinya pos-pos gerilya diberbagai tempat, sehingga selama
bulan Desemberpun terjadi beberapa pertempuran. Inggrispun masih tetap berusaha
merebut apa yang dimiliki bangsa Indonesia, pertempuranpun juga terjadi ketika
Inggris ingin membebaskan interniran Belanda dari kamp-kamp interniran.
Selama berlangsungnya pertempuran,
banyak serdadu India yang menjadi bagian Inggris, melakukan desersi dan
bergabung dengan pasukan Indonesia. Pihak Inggris akhirnya meminta kepada
panglima devisi tiga agar pasuka India tersebut diserahkan kepada mereka.
Kegagalan bangsa Indonesia dalam melakukan serangan maupun penyelesaian
menyebabkan Inggris bermain ditingkat atas. 23 Maret 1946 mereka memberikan
ultimatum kepada Perdana Menteri Sutan Sjahrir agar bangsa Indonesia
meningglkan Bandung, tetapi hal itu ditolak secara tegas karena hal tersebut
dirasa tidak mungkin. 23 Maret 1946 dengan alasan untuk menyelamatkan TRI dari
kehancuran, Sjahrir mendesak Nasution agar ultimatum tersebut dipenui, karena
dirasa TRI belum mampu menghadapi pasukan Inggris. Akhirnya sekali lagi
Nasution menghubungi Inggris agar batas waktu tersebut diperpanjang tetapi
hasilnya Inggris tetap menolak dan sebaliknya Nasutionpun juga menolak tawaran
Inggris untuk meminjamkan truk untuk mengangkut pasukan Indonesia.
Dalam pertemuan antara Nasution dan
para komandan TRI, para pemimpin lasykar dan aparat pemerintahan mencapai
kesepakatan yaitu akan membumi hanguskan Bandung sebelum tempat itu
ditinggalkan. Akhirnya tempat pertama yang dibumi hsnguskan adalah Bank Rakyat,
dan dilanjutkan ditempat penting lainya. Selain itu anggota TRI juga membakar
asrama mereka sendiri, akhirnya 24 Maret 1946 semua orang meninggalkan Bandung
yang saat itu sudah menjadi lautan api.
II.
Diplomasi
sebagai Sarana Penyelesaian Pertikaian
A.
Mencari Dukungan Internasional
Perjuangan dalam mempertahan
kemerdekaan yang dilakukan melalui perjuangan fisik (perang) dan juga dengan
perjuangan diplomasi (melalui perundingan) dan mencari dukungan internasional.
Perjuangan mencari dukungan internasional dilakukan baik secara langsung maupun
tidak langsung. Tindakan langsung yang dilakukan dengan cara mengemukakan
masalah Indonesia di hadapan sidang
Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan
hubungan baik dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia dalam
sidang-sidang PBB. Negara-negara yang mendukung Indonesia antara lain sebagai
berikut :
Australia, dalam hal ini Australia bersedia menjadi anggota Komisi Tiga Negara.
Australia juga mendesak Belanda agar menghentikan operasi militernya di
Indonesia. Australia berperan dalam membentuk opini dunia internasional untuk
mendukung Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB.
India merupakan
salah satu negara yang juga mengakui kedaulatan Indonesia dalam forum
internasional. India juga mempelopori Konferensi Inter-Asia untuk mengumpulkan
dukungan bagi Indonesia.
Negara
Mesir, (Lebanon,Suriah,Saudi Arabia).
Negara-negara tersebut juga mengakui akan kedaulatan Indonesia.
Pengakuan inilah yang akhirnya mempengaruhi pandangan internasional terhadap
Indonesia.
Resolusi Dewan
Keamanan PBB (28 Januari 1949) Berkaitan dengan
Agresi Militer Belanda II, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB
mengeluarkan sebuah resolusi. Isi dari resolusi itu ialah sebagai berikut.
I.
Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan
pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya. Kedua
pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali.
II.
Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua
tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948.
III.
Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin RI
untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI
menurut batas-batas Persetujuan Renville dikembalikan kepada RI.
IV.
Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu
yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggarjati, Persetujuan
Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu
V.
Pemerintah Interim Federal paling lambat tanggal 15
Maret 1949.
VI.
Komisi Jasa-jasa Baik (KTN) berganti nama menjadi
Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nation for Indonesia
atau UNCI). UNCI bertugas untuk:
·
membantu melancarkan perundinganperundingan untuk
mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI,
·
mengamati pemilihan,
·
mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat
membantu tercapainya penyelesaian.
B. Melakukan
Perundingan dengan Belanda
Selain melakukan
berbagai hubungan internasional, Indonesia juga mengadakan berbagai perundingan
langsung dengan Belanda. Berbagai perundingan yang pernah dilakukan untuk
menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda antara lain :
v Perundingan
Linggarjati
Sejak tanggal 10 November 1946 di
Linggarjati bagian daerah Cirebon, dilangsungkan perundingan antara Pemerintah
RI dan komisi umum Belanda. Perundingan di Linggarjati dihadiri oleh beberapa
tokoh juru runding, antara lain sebagai berikut:
Inggris, sebagai pihak penengah
diwakili oleh Lord Killearn. Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (Ketua),
Mohammad Roem (anggota), Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H. (anggota), Dr. A.K Gani
(anggota). Belanda, diwakili Prof. Schermerhorn (Ketua), De Boer (anggota), dan
Van Pool (anggota). Perundingan di Linggarjati tersebut menghasilkan keputusan
yang disebut perjanjian Linggarjati. Berikut ini adalah isi Perjanjian
Linggarjati.
a) Belanda
mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi
Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto
paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
b) Republik
Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Serikat dengan
nama RIS. Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari RI, Kalimantan dan Timur
Besar. Pembentukan RIS akan diadakan sebelum tanggal 1 Januari 1949.
c) RIS dan
Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda sebagai
ketua.
Akhirnya Perjanjian Linggarjati
ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 dalam
suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta.
v Perjanjian
Renville
18 September 1947, Dewan Keamanan
PBB membentuk sebuah Komisi yang mempunyai peranan penting. Komisi ini kemudian
terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara. Anggota KTN terdiri dari Richard
Kirby (wakil Australia), Paul van Zeeland (wakil Belgia), dan Frank Graham
(wakil Amerika Serikat).
Dalam pertemuannya pada tanggal 20
Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugas KTN di Indonesia adalah untuk membantu
menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda dengan cara damai. perundingan
dilakukan di tempat yang netral, yaitu di atas kapal pengangkut pasukan
Angkatan Laut Amerika Serikat “USS Renville”. Oleh karena itu, perundingan
tersebut disebut Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dimulai pada tanggal
8 Desember 1947. Hasil perundingan Renville ini kemudian disepakati dan
ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville menghasilkan
beberapa keputusan sebagai berikut :
a. Penghentian
tembak-menembak.
b. Daerah-daerah
di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
c. Belanda
bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan
melalui plebisit terlebih dahulu.
d. Membentuk
Uni Indonesia-Belanda. Negara Indonesia Serikat yang ada di dalamnya sederajat
dengan Kerajaan Belanda.
Perjanjian ini semakin mempersulit
posisi Indonesia karena wilayah RI semakin sempit. Kesulitan itu bertambah
setelah Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Itulah sebabnya
hasil Perjanjian Renville mengundang reaksi keras, baik dari kalangan partai
politik maupun TNI.
v Perjanjian
Roem-Royen (17 April – 7 Mei 1949)
Sejalan dengan perlawanan gerilya di
Jawa dan Sumatra yang semakin meluas, usaha-usaha di bidang diplomasi
juga berjalan terus. UNCI mengadakan perundingan dengan
pemimpin-pemimpin RI di Bangka. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada
tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk membantu pelaksanaan
resolusi DK PBB pada tanggal 28 Januari 1949. UNCI berhasil
membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan.
17 April 1949 dimulailah
perundingan pendahuluan di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin Mr.
Mohammad Roem. Delegasi Belanda dipimpin Dr. van Royen. Pertemuan
dipimpin Merle Cohran dari UNCI yang berasal dari Amerika Serikat. Akhirnya
pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal
dengan nama “Roem-Royen Statement”. Dalam perundingan ini, setiap
delegasi mengeluarkan pernyataan sendiri-sendiri.
Pernyataan delegasi
Indonesia antara lain sebagai berikut.
a. Soekarno dan
Hatta dikembalikan ke Yogyakarta.
b. Kesediaan
mengadakan penghentian tembak menembak.
c. Kesediaan
mengikuti Konferensi Meja Bundar setelah pengembalian Pemerintah RI ke
Yogyakarta.
d. Bersedia
bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan tertib hukum.
Sedangkan pernyataan dari pihak
Belanda adalah sebagai berikut.
a. Menghentikan
gerakan militer dan membebaskan tahanan politik.
b. Menyetujui
kembalinya Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.
c. Menyetujui
Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
d. Berusaha
menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar.
v Konferensi
Inter-Indonesia
Sebelum Konferensi Meja Bundar
berlangsung, telah dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara- negara
bagian (BFO) terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat.
Konferensi Inter-Indonesia ini dapat dibilang sangat penting untuk menciptakan
sebuah kesamaan pandangan menghadapi Belanda
dalam KMB. Pembicaraan dalam Konferensi Inter-Indonesia hampir semuanya
difokuskan pada masalah pembentukan RIS, antara lain: “masalah tata susunan dan
hak Pemerintah RIS dan kerja sama antara RIS dan Belanda dalam Perserikatan
Uni.” Hasil positif dari Konferensi Inter-Indonesia adalah disepakatinya
beberapa hal berikut ini.
a.
Negara Indonesia Serikat yang nantinya akan dibentuk
di Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).
b.
Bendera kebangsaan adalah Merah Putih.
c.
Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.
d.
Hari 17 Agustus adalah Hari Nasional.
e.
Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS)
adalah Angkatan Perang Nasional.
f.
TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang
Indonesia yang ada dalam KNIL dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain dengan
syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut.
g.
Pertahanan negara adalah semata-mata hak Pemerintah
RIS, negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri.
Kesepakatan tersebut mempunyai arti
penting karena perpecahan yang telah dilakukan oleh Belanda sebelumnya, melalui
bentuk-bentuk negara bagian juga telah dihapuskan. Kesepakatan ini juga
merupakan bekal yang sangat berharga dalam menghadapi Belanda dalam
perundingan-perundingan yang akan diadakan kemudian.
v Konferensi
Meja Bundar (23 Agustus 1949 – 2 November 1949
Konferensi Meja Bundar (KMB)
diadakan di Ridderzaal, Den Haag,
Belanda. Delegasi Republik Indonesia dipimpin Mohammad Hatta, Delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid, Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin J. H. van Maarseveen, dan UNCI yang diketuai
oleh Chritchley. Konferensi Meja
Bundar dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda, W. Drees. Berikut ini adalah beberapa hasil dari KMB yang
berlangsung di Den Haag:
a.
Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia
sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS.
b.
Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Republik
Indonesia dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatus menurut
konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama Konferensi Meja Bundar
berlangsung.
c.
Melaksanakan penyerahan kedaulatan selambat- lambatnya
tanggal 30 Desember 1949.
d.
Masalah Irian Jaya akan diselesaikan dalam waktu
setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
e.
Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni
Indonesia-Belanda. Uni ini merupakan badan konstitusi bersama untuk
menyelesaikan kepentingan umum.
f.
Menarik mundur pasukan Belanda dari Indonesia dan
membubarkan KNIL. Anggota KNIL boleh masuk ke dalam APRIS.
g.
RIS harus membayar segala utang Belanda yang
diperbuatnya semenjak tahun 1942.
B.
Peran
Serta BKR dan TKR
I.
Lahirnya BKR dan evolusinya menjadi TKR,
TRI, TNI
Sebuah
korps pejuang bersenjata yang awalnya bertujuan untuk menjamin ketenteraman
umum, pada mulanya merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang
yang didirikan di Jakarta pada 20 Agustus 1945, yang bekerja dengan sukarela
bersama-sama dengan rakyat dan pemerintah, sehingga dapat dikatakan
kedudukannya sejajar dengan peranan suatu badan kesosialan. Berdirinya BKR secara resmi dinyatakan dalam pidato Presiden
Sukarno tanggal 23 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarahnya BKR menjadi badan yang menduduki peranan yang
penting dalam masyarakat. Orang-orang yang tergabung di dalamnya berasal dari
bekas PETA, Heiho, Polisi, Seinendan, Keibodan, KNIL dan lain-lain.
BKR
dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai wadah perjuangan rakyat Indonesia. Namun
ternyata pembentukan BKR yang hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban
umum di daerah masing-masing mengundang rasa ketidakpuasan di kalangan pemuda.
Mereka menghendaki dibentuknya tentara kebangsaan. Realisasi rasa tidak puas
itu kemudian membentuk badan perjuangan atau laskar, anggotanya terdiri dari
para pemuda yang tergabung dalam organisasi "bawah tanah" masa
Jepang. Di Jakarta organisasi tersebut tergabung dalam Komite van Aksi, yang merupakan
gabungan dari beberapa organisasi pemuda.
Setelah
banyak hal-hal provoaktif bahkan agresif dari sekutu dan tentara Belanda,
pemerintah RI pun ulai menyadari pentingnya sebuah kekuatan yang luks yaitu
dalam bentuk tentara nasional. Kemudian untuk mempersatukan komando perjuangan,
pemerintah mengeluarkan suatu maklumat tertanggal 5 Oktober 1945 tentang
pembentukan Tentara Keamanan Rakyat(TKR), dan sejak itu BKR berubah menjadi TKR
sedangkan markas besarnya berada di Yogyakarta. Pimpinan tertinggi TKR
diberikan kepada Soepriyadi (kemudian digantikan kolonel Sudirman). Sedangkan
Oeripsoemohardjo terpilih menjadi kepala staf TKR. pada tanggal 1 Januari 1946
diubah lagi mejadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Berubahnya TKR menjadi TRI
ini diawali dari terpilihnya Soedirman sebagai panglima besar. Perubahan ini
bukan hanya dalam Angkatan Darat tetapi juga dalam Angkatan Udara dan Angkatan
Laut. Kepala staf TRI-AL dijabat oleh Laksamana Muda Moh. Nazir. Sedangkan
Kepolisian Negara sejak awal kemerdekaan berada dalam lingkungan Departemen
Dalam Negeri. Tetapi sejak 1 Juli 1946 ditempatkan langsung dibawah Perdana
Menteri sebagai jawatan tersendiri, dan R. Soekanto Tjokroadmodjo sebagai
Kepala Kepolisian Negara yang pertama.
Untuk
mempersatukan badan-badan perjuangan, maka pemerintah membentuk Biro Perjuangan
yang berada dibawah Kementrian Pertahanan. Selanjutnya pada 5 Mei 1947 Presiden
Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden yang intinya mempersatukan TRI dengan
badan-badan perjuangan rakyat (badan-badan perjuangan nantinya disebut menjadi
TRI). Kemudian pada tanggal 3 Juni 1946 pemerintah mempersatukan TRI-AD,
TRI-AU, TRI-AL dan kepolisian menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dengan
terbentuknya TNI ini maka tidak ada yang namanya dualisme antara tentara
reguler dan formasi-formasi irreguler, sehingga TNI merupakan satu wadah
kesatuan bagi semua pejuang bersenjata. Mengapa TNI, hal ini karena nama TRI
dianggap hanya sebutan untuk alat negara sedangkan TNI adalah alat untuk bangsa
Indonesia.
II.
Peran BKR, TKR yang berwujud TNI pada Agresi Militer
Belanda
Setelah
gagalnya diplomasi, akhirnya Belanda membuka Agresi pertamanya pada 21 Juli
1947. Hal tersebut langsung mendapatkan respon dari berbagai pihak yaitu
pemerintah Indian dan Australia, kedua negara ini meminta agar masalah Indonesia
segera dibicarakan dalam acara rapat dewan keamanan. Akhirnya terbentuklah
Komisi Tiga Negara (KTN) yang difungsikan untuk menjembatani antara Belanda dan
Indonesia, saat inilah peran TNI yang merupakan wajah baru TKR mulai
menjalankan tugasnya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Meskipun akhirnya
dalam waktu singkat Belanda dapat menerobos garis pertahanan TNI, hal ini
sangat wajar terjadi mengingat kekuatan TNI yang dilihat dengan organisasi dan
peralatannya masih tertinggal jauh dengan Belanda yang serba canggih.
TNI
sebagai badan pertahanan negara akhirnya dapat dilihat keberadaannya, selain
menghadapi agresi militer pada 1947, TNI juga mendapat tugas yang dapat
dibilang berat karena disamping bengsa Asing ternyata didalam negeri juga mulai
timbul aksi-aksi dari beberapa golongan yaitu beberapa pemberontakan yang
dilakukan oleh komunis yang pada saat itu legalitasnya diakui. Salah satu
bentuk pemberontakan yaitu. Pertama, sejak
masuknya Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan. Ia melakukan banyak manipulasi
dengan pepolit, Biro perjuangan dan TNI masyarakat. Hal tersebut ia lakukan
dengan alasan untuk menjembatani antara tentara dan rakyat, akhirnya banyak
yang menyoroti terutama PNI dan Masyumi apalagi tentang TNI bagian masyarakat
yang ternyata merupakan organisasi politik sehingga banyak pihak yang
mengingikan organisasi tersebut untuk dibubarkan.
Kedua, setelah kabinet Amir Syarifuddin
jatuh maka kabinet baru yang terbentuk adalah kabinet Hatta. Tetapi dalam
kabinet inipun juga mendapat interfensi dari Amir Syarifuddin, yaitu dengan
ditindakannya yang membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR ini menuntut
agar kabinet kabinet dibubarkan dan diganti dengan kabinet Parlementer,
akhirnya kabinet Hatta yang dibentuk pada 31 Januari 1948 ini akhirnya dapat
bertahan. Ketiga, pemogokan yang
dilakukan di Delangu dan beberapa kekacauan yang terjadi di Solo. Dalam hal ini
mereka menyerang sektor perekonomian Indonesia dengan melakukan mogok kerja
oleh (SOBSI) yang merupakan organisasi buruh, pada 23 Juni 1948 yang ternyata
juga massa tersebut juga tergabung dalam FDR. Pada masa pembrontakan ini banyak anggota TNI yang menjadi korban
penculikan.
Keempat,
setelah pemberontakan di Solo yang tidak dapat ditangani secara maksimal oleh
TNI, ternyata berlanjut. Yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh Musso, salah
seorang komunis yang telah lama tinggal Uni Sovyet. Banyak pasukan-pasukan
tempur TNI yang ditempatkan dibeberapa titik di Madiun. Pemberontakan yang
terjadi di Madiun pada 18 September 1948, menelan banyak korban terutama TNI.
19 September 1948 kabinet Hatta akhirnya memutuskan untuk menghadapinya dengan
kekuatan senjata, mengingat peristiwa tersebut semakin memanas. Akhirnya, TNI
dapat mengatasi hal tersebut dan pada 31 Oktober 1948, Musso tewas dalam baku
tembak di desa Semanding, Somorota (Ponorogo).
Karena konsentrasi TNI terpecah dengan adanya pemberontakan didalam
negeri, pemerintah juga memikirkan kemungkinan serangan Belanda untuk kedua
kalinya. Hal tersebut juga diperkuat pada pasca perundingan Renville, untuk itu
Anggkatan Perang menyusun konsep pertahanan RI. Adapun konsep yang dianut
adalah Pertahanan Rakyat Semesta, artinya pelaksanaan perang bukan semata-mata
oleh Angkatan Perang atau oleh TNI saja melainkan seluruh rakyat dengan Angkatan
Perang sebagai intinya. Dalam menghadapi kemungkinan Agresi Militer Belanda II,
tugas TNI dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :
1.
Pasukan
Mobil, yang beertugas tempur dengan perbandingan senjata dan personal 1:1.
2.
Pasukan
teritorial yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial dan perlawanan
statis.
3.
Melaksanakan
Wingate (menyusup) kedaerah kekuasaan musuh yang pernah ditinggalkan karena
“hijrah”, untuk diisi dengan kekuatan grilya, untuk menciptakan kanting di
daerah tersebut.
Dari
sinilah dapt kita ketahui bahwa peran TNI yang merupakan evolusi dari BKR dan
TKR sangat berperan penting dalam mempertahankan NKRI, hingga Agresi Militer
Belanda II dapat ditangani dengan baik meskipun dalam prosesnya banyak terjadi
kekalahan dan menelan banyak korban. Tetapi peran TNI patut untuk selalu kita
ingat karena tanpa peran besar TNI, Indonesia mungkin tidak mampu untuk
menghadapi serangan baik di dalam maupun di luar negeri.
BAB
III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Perang
Kemerdekaan merupakan awal kehidupan baru Bangsa Indonesia, Proklamasi yang
diikrarkan atas nama Bangsa Indonesiapun telah menggema diseluruh penjuru
negeri dan hal itu pulalah yang terus membangkitkan rasa percaya diri serta
keberanian para rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaanya.
Untuk itu segala cara dilakukan para rakyat Indonesia, baik dengan melakukan
Perjuangan Fisik melalui pertempuran dan Diplomasi melalui berbagai
perundingan. Sekutu yang awalnya hanya bertujuan untuk membebaskan para
Interniran dan melucuti senjata Jepang ternyata mengingkari hal tersebut,
apalagi setelah mengetahui bahwa sekutu juga memboncengi tentara Belanda
(NICA). Setelah mengetahui hal tersebut, rakyat Indonesia terutama para pemuda
merasa geram. Apalagi sikap tentara Belanda yang sombong dan tetap merasa
berkuasa setelah dibebaskan oleh sekutu, perpecahan dan pertikaianpun akhirnya
tidak dapat dihindari. Di beberapa kota besar diIndonesia terjadi pertempuran,
salah satunya di Surabaya, Bandung, Padang, Medan dll.
Diplomasi
yang dilakukan Indonesia dengan sekutu maupun Belanda selalu berakhir dengan
pengkhianatan, dari alasan itu pulalah perubahan Badan Keamanan Rakyat (BKR),
berubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Tetapi setelah pemerintah juga
merasakan bahwa Belanda sudah terlalu menghimpit bangsa Indonesia maka TKR ini
berevolusi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), peran TNI dapat dikatakan
mempunyai nilai penting disamping Diplomasi. TNI merupakan badan pertahanan
negara yang bertugas untuk tetap mempertahankan kesatuan NKRI, apalagi selain
Belanda banyak terjadi pembrontakan didalam negeri. Salah satunya adalah
intervensi Amir Syarifudin, pembentukan FDR, Pemberontakan PKI Madiun oleh
Musso dll.
Hal
tersebut membuat konsentrasi Bangsa Indonesia terpecah belah begitu juga dengan
TNI, disamping Belanda mereka juga harus menghadapi bangsa sendiri. Akhirnya,
pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dapat diredam. Meski demikian Belanda
tetap menjadi ancaman Besar dan kemungkinan Agresi Militer Belanda II pun dapat
terjadi, disinilah titik peran penting TNI untuk menunjukkan bahwa TNI adalah
pertahanan Bangsa Indonesia, maka dari itu TNI dibagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, Pasukan Mobil, yang beertugas
tempur dengan perbandingan senjata dan personal 1:1. Kedua,Pasukan teritorial yang bertugas melaksanakan pembinaan
teritorial dan perlawanan statis.ketiga,Melaksanakan
Wingate (menyusup) kedaerah kekuasaan musuh yang pernah ditinggalkan karena
“hijrah”, untuk diisi dengan kekuatan grilya, untuk menciptakan kanting di
daerah tersebut.