PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

17 Agustus 1945, merupakan suatu hari yang dapat dibilang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mengapa demikian, karena saat itu proklamasi dikumandangkan dan hal itu juga yang menandakan bahwa Indonesia merdeka, lepas dari belenggu penjajahan Jepang. Tetapi setelah itu Indonesia memasuki babakan baru dalam sejarah yaitu masa Perjuangan Revolusi Fisik atau periode Perang mempertahankan Kemerdekaan. Masa ini dimulai sejak 1945 hingga 1949, maka jika sebelum kemerdekaan perjuangan bangsa Indonesia ditujukkan untuk memperoleh kemerdekaan, maka setelah kemerdekaan perjuanganya adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut.

Kurun waktu 1945-1949, merupakan kurun waktu yang penting bagi sejarah bangsa Indonesia, pada periode ini perjuangan untuk memperoleh pengakuan secara Internasional dilakukan secara intensif melalui perjuangan diplomasi di berbagai meja perundingan. Perjuangan Diplomasi dilakukan ditengah-tengah berbagai anggapan bahwa cara tersebut tidak efektif dan hanya dengan kekuatan bersenjatalah bangsa Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaan yang telah didapatkan.

Kondisi bangsa Indonesia mulai sedikit tidak stabil setelah sekutu mendarat di Indonesia, apalagi setelah mengetahui bahwa didalam rombongan sekutu terdapat pasukan Belanda (NICA). Maka dari itulah perjuangan bangsa Indonesia akhirnya berubah menjadi dua cara yaitu, dengan melakukan Diplomasi dimeja perundingan dan perjuangan dengan cara Pertempuran yang dilkukan di medan pertempuran berhadapan langsung dengan sekutu.

Kedua cara tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang selama ini sangat diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu segala hal akan dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, karena NKRI sudah menjadi harga mati bagi seluruh bangsa Indonesia.

                                                          

1.2  Rumusan Masalah

1.2.1        Bagaimana dan apasajakah cara yang dilakukan bangsa Indonesia pada saat perjuangan Fisik dan Diplomasi yang dilakukanya?

1.2.2        Apa yang menjadi latar belakang pembentukan BKR dan TKR serta bagaimanakah peran serta kedua organisasi tersebut dalam Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II?

1.3  Manfaat

Sejarah perang kemerdekaan Indonesia adalah sebuah hal yang tidak boleh dilupakan bagitu saja, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mengetahui bagaimana sulitnya memperoleh kemerdekaan dan pengakuan baik secara De Facto maupun secara De Jure. Penulisan makalah ini sangat bermanfaat, agar kita mengetahui bagimana para pahlawan berkorban hanya demi mendapatkan kata Merdeka.

1.4  Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini untuk sedikit mencoba mengulas kembali bagaimana dan apa yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, selain itu dalam makalah ini kita juga dapat mengetahui bahwa ternyata setelah merdeka, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti sampai disitu.

                                 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sebuah Awal yang Baru

2.1.1 Awal Sebuah Kemerdekaan

            Setelah usaha para pemuda membawa Soekarno Hatta ke Rengasdengklok, akhirnya membawa keberhasilan. 17 Agustus 1945, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, akhirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diikrarkan didepan seluruh massa yang datang pada saat itu. Seluruh pemuda juga mulai membagi tugas untuk melakukan kegiatan dalam proses penyiaran berita Proklamasi, semua alat komunikasi yang ada akan di pergunakan untuk maksud tersebut. Ribuan teks Proklamasi berhasil di cetak dengan reneo dan segera disebarkan ke berbagai penjuru kota, peristiwa besar itu berlangsung hanya selama kurang lebih satu jam dengan penuh kekhidmatan. Sekalipun sangat sederhana, hal tersebut telah membawa perubahan besar yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia.

            Berita Proklamasi yang telah menyebar keseluruh Jakarta segera disebarkan keseluruh Indonesia. Pada pagi 17 Agustus itu juga, teks Proklamasi telah sampai ditangan Kepala Bagian Radio Kantor Berita Domei, Waidan B. Penelewen. Ia menerima teks itu dari Syahruddin, seorang wartawan Domei. Segera setelah itu, ia memerintahkan F. Wuz, seorang Makronis supaya berita itu disiarkan tiga kali berturut-turut. Setelah dua kali hal tersebut dilakukan masuklah orang Jepang ke ruangan radio. Dengan marah orang Jepang itu meminta agar penyiaran tersebut di hentikan. Akan tetapi, Waidan Penelewen tetap memerintahkan F. Wuz untuk terus menyiarkannya. Berita ini kemudian diulangi setiap setengah jam, hingga pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibatnya, pimpinan tertinggi tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakannya sebagai kekeliruan. Senin 20 Agustus 1945 pemancar radio tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk.

            Meskipun kantor berita Domei disegel, para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa orang teknisi radio, salah satunya adalah Sukarman, Sutamto, Susilaharja, dan Suhandar. Alat-alat pemancar yang diambil dari kantor berita Domei bagian demi bagian dibawa kerumah Waidan B. Penelewen, dan sebagian ke Menteng 31. Maka dari itu terciptalah pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah berita Proklamasi disiarkan.

2.1.2 PPKI Bersidang

            Proklamasi merupakan awal dari perjalanan Sejarah bangsa Indonesia yang baru dimulai kembali, kesibukan para pemimpin setelah itu adalah menyusun sebuah tatanan kehidupan kenegaraan.  18 Agustus 1945, merupakan rapat pertama PPKI sesudah Proklamasi. Saat itu Soekarno-Hatta berencana untuk menambah sembilan anggota baru, termasuk juga dari golongan pemuda. Akan tetapi, setelah berlangsung perbincangan yang kurang memuaskan antara Hatta dan Chairul Saleh, para pemuda meninggalkan tempat karena mereka masih menganggap bahwa PPKI adalah aparat Jepang. Rapat diadakan di Pejambon digedung Departemen Luar Negeri sekarang. Sebelum dimulainya rapat, Soekarno-Hatta meminta beberapa anggota untuk membahas rancangan undang-undang dasar, yang dibuat 22 Juni 1945, pada sidang ini tercantum tentang sebuah kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Hal tersebut yang nantinya akan membuat penganut agama lain merasa terdiskriminasi.

            Akhirnya Hatta-pun memimpin sidang tersebut bersama tokoh-tokoh islam untuk membahas masalah yang cukup sensitif itu. Banyak pro dan kontra dalam menanggapi hal tersebut, akhirnya dalam waktu lima belas menit dicapai kesepakatan untuk mengganti tujuh kata tersebut dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kesepakatan ini memperlancar pembicaraan dalam rapat pleno PPKI, karena jika dibicarakan dalam rapat pleno maka akan dapat menelan waktu yang lama dan berlarut-larut. Rapat pertama ini berlangsung dengan lancar. Pembahasan rancangan pembukaan dan undang-undang dasar  yang disiapkan BPUPKI, berhasil dibahas dalam tempo kurang dari dua jam, dan akhirnya disepakati.

            Sidang kedua dimulai pukul 13.15. Pada awal sidang kedua ini Soekarno mengumumpan enam anggota baru PPKI, sebelum meningkat ke acara baru yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Soekarno ingin agar pasal III Aturan Peralihan disahkan. Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan tersebut dilakukan secara aklamasi. Akhirnya ia mengajukan dua calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden yaitu Soekarno-Hatta, semua yang hadir menerima dengan aklamasi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

            Setelah itu sidang meneruskan acara membahas pasal-pasal rancangan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Presiden Soekarno menutup acara tersebut dan menyatakan UUD serta peraturan peralihan telah sah ditetapkan. Akhirnya 18 Agustus 1945 Indonesia memiliki landasan kehidupan bernegara yaitu sebuah UUD ’45. Sebelum rapat pertama PPKI ditutup, Soekarno menunjuk sembilan orang yang dikenal dengan Panitia Kecil yang bertugas menyusun rancangan untuk menggatasi hal-hal yang bersifat mendesak, yakni pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian.

            19 Agustus 1945 rapat PPKI dilanjutkan kembali dengan agenda membahas hasil kerja Panitia Kecil, hasil Panitia Kecil tersebut menghasilkan keputusan:

a)      Pembagian wilayah, yang dibagi menjadi 8 Provinsi beserta calon Gubernurnya;

b)      Adanya Komite Nasional (daerah).

Dalam kabinet yang terbentuk 4 September 1945, Menteri Negara bukan hanya satu tetapi lima orang. Pembahasan mengenai departemen akhirnya ditunda, yang kemudian Presiden kembali membahas tentang tentara kebangsaan. Panitia Kecil mengajukan dua usul, pertama menolak rencara pembelaan negara oleh BPUPKI karena dianggap rencana tersebut mengandung politik perang. Yang menyebutkan tentara Indonesia akan dibentuk bekerjasama dengan Jepang yang dikukuhkan dalam perjanjian dan perlunya mengumumkan perang terhadap sekutu. 16 Juli 1945 BPUPKI menyetujui rencana tersebut. Kedua, membubarkan peta di Jawa-Bali, serta Laskar Rakyat­ di Sumatra karena dianggap kesatuan militer ini adalah bentukan Jepang. Sebagai gantinya diusulkan untuk membentuk sebuah tentara kebangsaan, usul tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang.

            Pembicaraan lainnya ialah tentang perlunya ketentraman dan segera dimulainya perjuangan. Setelah rapat selesai, sebelum Presiden dan Wakilnya pulang, ia meminta para pemuda untuk hadir pada rapat yang diadakan di Jalan Prapatan 10. Pada rapat ini diharapkan agar Soekarno-Hatta melakukan perebutan kekuasaan terhadap Jepang dengan segera, tetapi Presiden menganggap hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Kemudian Adam Malik selaku pimpinan rapat membacakan Dekrit tentang lahirnya TRI yang berasal dari bekas PETA, hal tersebut disetujui oleh Soekarno-Hatta dan akhirnya rapatpun ditutup tanpa ada keputusan resmi tentang usul para pemuda.

            19 Agustus 1945, malam itu membahas siapa yang diangkat menjadi anggota KNIP. Disepakati anggota KNIP berjumlah 60 orang. Dengan rapat pertama yang direncanakan tanggal 29 Agustus 1945 malam, rapat PPKI dilanjutkan tanggal 22 Agustus 1945. Yang memutuskan pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rayat. Tujuan Komite antara lain mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu menentramkan rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin mewujudkan cita-cita bangsa. Pembentukan KNI Pusat yang dikenal dengan KNIP resmi pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan anggota 137 orang yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo, lahirnya KNIP mengakhiri tugas PPKI.

            Pasal IV Aturan Peralihan UUD ’45, disebutkan Komite Nasional adalah badan yang bertugas membantu Presiden menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga tersebut terbentuk. 7 Oktober 1945 kelompok pemuda dalam KNIP mengajukan petisi pada Presiden Soekarno yang ditanda tangani oleh 50 orang agar KNIP diberi wewenang legislatif, akhirnya 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan maklumat No X yaitu KNIP diberi kekuasaan legislatif sebelum MPR dan DPR terbentuk dan menentukan GBHN. Keesokan harinya, atas desakan pemuda KNIP melangsungkan pemilihan pimpinan baru, dengan Sutan Sjahrir sebagai ketuanya dan Amir Sjarifuddin sebagai wakil. Setelah Sjahrir menjadi perdana menteri, kedudukannya digantikan Mr. Assaat sampain akhir 1949. selama eksistensinya, KNIP mengadakan lima kali sidang pleno. Sidang terpanas 25 Februari sampai 6 Maret 1947 di Malang berkaitan dengan penambahan jumlah anggota dalam rangka meratifikasi persetujuan Linggarjati. Sidang terakhir KNIP 6-15 Desember 1949 dalam rangka meratifikasi hasil KMB. Selama eksistensinya KNIP menghasilkan 113 undang-undang dan 32 peraturan.

            Berbeda dengan KNI yang bertahan hingga akhir perang kemerdekaan, PNI sebagai partai negara yang dimaksudkan  wadah untuk mempersatukan bangsa, memperbesar rasa cinta, setia, dan bakti pada tanah air hanya bertahan dalam bilangan hari. Pembentukan PNI mengundang reaksi penolakan dari berbagai pihak karena dianggap sangat berbau Jawa Hokokai. Sjahrir dan kelompoknya menganggap hal tersebut sangat bertentangan dengan paham demokrasi jika hanya ada partai tunggal dalam sebuah negara. Akibat banyaknya penolakan, pada tanggal 3 Agustus 1945 pembentukan PNI dibatalkan. Meskipun beberapa daerah sudah mulai membentuk PNI cabang. 22 Agustus 1945 adalah keputusan PPKI tentang pembentukan BKR adalah perubahan keputusan untuk membentuk tentara kebangsaan dalam sidang tanggal 19 Agustus 1945.

2.1.3 Awal Memulai Perjuangan

            Dukungan Akan Proklamasi. Karena disebabkan oleh sulitnya komunikasi dan penyegelan radio oleh Jepang membuat Proklamasi Kemerdekaan tidak banyak diketahui oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tetapi bagitu diketahui, banyak tokoh-tokoh di daerah menyatakan dukungannya terhadap Proklamasi. Dukungan itu banyak diwujudkan dengan pembentukan pemerintahan dan KNI setempat, dukungan juga banyak dikatakan oleh para pegawai Indonesia yang dahulu bekerja di jawatan Pemerintahan Pendudukan Jepang. 30 Agustus 1945 dengan disertai anggota polisi para pegawai ini melakukan konferensi di Jakarta, dalam konferensi tersebut mereka menyatakan diri sebagai pegawai dan polisi Indonesia. Sejak saat itu pulalah mereka mulai mengambil alih kantor pemerintahan dari Jepang.

            Sedangkan masyarakat umum menyatakan dukungannya dengan bentuk rapat-rapat raksasa, salah satu dukungannya pada tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada yang direncanakan oleh komite Van Aksi. Tujuannya tidak lain adalah agar para pemimpin pemerintahan berbicara langsung dengan rakyat.Rencana penyelenggaraan rapat raksasa dilakukan dengan dua cara yaitu persiapan pengerahan massa dan penyampaian rencana tersebut kepada Presiden dan Wakilnya. Pada prinsipnya pemerintah menyetujui hal tersbut, yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap penguasa Jepang setelah mereka menyerah dan menjadi alat Sekutu. Masalah yang sulit ini lalu diangkat dalam sidang kabinet, sidang yang berlangsung sampai dini hari inipun tidak menghasilkan keputusan. Sidang yang dilanjutkan pada pukul 10 pagi yang juga dihadiri oleh para pemuda yang siap mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpinnya, menjadi tegang karena banyaknya pasukan bersenjata Jepang. Akhirnya, sidang memutuskan agar para pemimpin datang dan berhadapan langsung dengan massa untuk meminta mereka mematuhi perintah-perintahnya, selanjutnya mereka dibubarkan.Rapat raksasa 19 September 1945 adalah manivestasi pertama dari kebiwaan pemerintah Republik Indonesiapada rakyatnya. Meskipun hanya satu menit tetapi hal tersebut telah memberikan kepercayaan kepada rakyat akan potensinya sendiri.

            Perebutan Kekuasaan dan Senjata, beberapa daerah di Indonesia terjdi perebutan kekuasaan baik dengan cara kekerasan maupun diplomasi. Banyak para pegawai Jepang dirumahkan, dilarang memasuki kantor-kantor mereka.Salah satunya adalah peristiwa diSurabaya selama bulan September terjadi perebutan sejata di Arsenal Don Bosco, perebutan markas pertahanan Jawa Timur, pangkalan Angkatan Laut Ujung dan markas-markas tentara Jepang serta pabrik yang ada di seluruh kota.Selain itu perebutan kekuasaan juga terjadi di beberapa daerah atau kota besar yang ada di Indonesia.

            Menyusun Kekuatan Pertahanan dan Keamanan, pada bagian depan pembahasan makalah ini. 22 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan untuk membentuk BKR yang merupakan perubahan dari keputusan yang diambil sebelumnya, mengenai pembentuka tentara kebangsaan, BKR bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah dibawah koordinasi KNI setempat. Hal itupun disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945, sebagian para pemuda tidak puas dengan dibentuknya BKR. Para pemuda yang pada zaman Jepang mempunyai sumbangsih pada proses Proklamasi, menginginkan pembentukan tentara nasional. Tetapi akhirnya hal itu ditolak oleh pemerintah, maka dari itu mereka membentuk sebuah badan yang dinamakan Komite Van Aksi dibawah piminan Adam Malik, Soekarni, Chairul Saleh, dan lain-lain. Badan-badan yang bernaung dibawah Komite Van Aksi adalah:

a)      API;

b)      Bara;

c)      BBI;

d)     KRIS;

e)      PIM;

f)       Hizbullah;

g)      Sabilillah, dll.

Setelah mengalami tindakan provokatif dan agresif, oleh pasukan Belanda yang dikeluarkan tentara Sekutu dari tawanan Jepang, akhirnya pemerintah RI menyadari bahwa sebuah tentara reguler sangat dibutuhkan dalam mempertahankan kemerdekaan. Sejak itulah pembentukan badan keamanan mulai dilakukan, berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamana yang begitu cepat membutuhkan satu pemimpin yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi masalah yang ada.

2.1.4 Diplomasi dan Perlawanan Fisik

       I.            Bertempur Melawan Sekutu

Saat Perang Pasifik berlangsung, sekutu membagi indonesia menjadi dua daerah operasi. Sumatera dimasukkan dalam daerah operasi SEAC dibawah pimpinan Lord Louise Moutbattan, sedangkan Jawa dan Indonesia bagian timur dimasukkan dalam daerah operasi SWPC dibawah komando Jendral Mac Arthur. Menyerahnya Jerman pada Mei 1945 dan dalam Konfrensi Gabungan Kepala Staf Sekutu di Postdam Juli 1945, maka seluruh daerah operasi digabungkan menjadi satu dengan SEAC. Hal itu dikarenakan Mac Arthur ingin memfokuskan seluruh kekuatanya untuk menyerang kepulauan Jepang.

Sekutu membuat daerah operasi untuk mengamankan Indonesia dari Jepang dengan dibentuknya AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) dibawah komando Letnan Jendral Sir Philips Christison, yang bertugas untuk membantu Indonesia mengusir Jepang dari Indonesia. Kemudian tugas tersebut berganti dikarenakan Jepang menyerah kepada Sekutu sebelum diadakan penyerangan terhadap Jepang, tugas yang kini di emban oleh AFNEI adalah tugas administratif. Diantara tugas AFNEI sebagai administratif negara Indonesia adalah:

1)      Menerima penyerahan dari tentara Jepang;

2)      Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu;

3)      Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan;

4)      Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil;

5)      Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka didepan pengadilan sekutu.

Namun dalam menjalankan tugasnya AFNEI tidak bisa mengatur seluruh wilayah Indonesia, sehingga AFNEI meminta bantuan kepada Australia yang merupakan commonweal Inggris untuk mengatur wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu dalam mengatur setiap wilayah di Indonesia bagian barat, AFNEI juga mengalami masalah sehingga harus membagi wilayah Indonesia menjadi tiga bagian yaitu: Wilayah Sumatra, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sebelum setiap divisi dikirim untuk mengatur setiap kota di wilayah Indonesia seperti yang sudah direncanakan, Sekutu terlebih dahulu mengirim Mayor Greenhalg untuk mendirikan markas besar Sekutu di Jakarta pada tanggal 14 September 1945.

Lima belas hari kemudian rombongan pertama tentara Sekutu tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Setelah itu kemudian menyusul tentara Sekutu yang lain mendarat di Indonesia, sehingga tak heran jika pada bulan Oktober tentara Sekutu sudah mendarat di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, dan Palembang. Setelah mendarat di pelabuhan-pelabuhan terbesar di Indonesia, kemudian para tentara Sekutu bergerak kedaerah pedalaman untuk membebaskan para interniran dan menerima penyerahan dari Jepang. Disisi lain Australia juga sudah mendarat di Indonesia bagian timur. Kedatangan tentara sekutu ini disambut baik oleh pemerintah Indonesia karena menurut wawancara di Singapura, kedatangan Sekutu ke Indonesia adalah untuk membebaskan para tawanan perang dan interniran serta melucuti persenjataan Jepang. Sekutu tidak akan mencampuri urusan politik dan tidak akan menyingkirkan RI, bahkan Sekutu akan mengadakan musyawarah dengan pemimpin RI. Hal ini menghebohkan pihak Belanda, sedangkan pihak Indonesia berpendapat bahwa inilah pengakuan de facto terhadap RI. Akan tetapi, kepercayaan Indonesia mulai pudar ketika tentara Indonesia mulai mencium kedatangan NICA yang dibonceng oleh Sekutu. Keadaan pada saat itu mulai memanas karena NICA secara tidak langsung bermaksud untuk menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda, suasana semakin tegang ketika tentara NICA mempersejatai anggota KNIL yang baru dibebaskan dari tawanan Jepang.

Di kota-kota yang diduki Sekutu, para anggota KNIL memancing kerusuhan dengan mengadakan provokasi-provokasi bersenjata. Bahkan di Jakarta, para anggota KNIL mencoba membunuh Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Dalam aksinya para anggota KNIL menggunakan seragam Sekutu, hal inilah yang menjadi salah satu faktor Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta pindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 yang sampai akhir tahun 1949 dijadikan sebagai ibukota RI. Kemudian muncul penilaian dari pihak Indonesia bahwa Sekutu melindungi Belanda, sehingga muncul beberapa pemborantakan diantaranya:

a)      Pertempuran Surabaya

25 Oktober 1945, bagian dari Divisi India ke-23 yang mendapat tugas dari panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran Sekutu yang dipimpin oleh Brigadier A.W.S. Mallaby telah mendarat di Surabaya. Kedatangan Divisi ini diterima secara berat hati oleh Pemerintah Jawa Timur yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur R.M.T.A. Surjo. Akhirnya Sekutu dapat meyakinkan Pemerintah RI dalam berbagai kesepakatan, salah satunya Inggris mengatakan bahwa mereka berjanji tidak akan menggangu urusan politik bangsa Indonesia dan mereka juga mennyatakan bahwa diantara mereka tidak terdapat tentara Belanda.

Pada akhirnya Indonesia di khianati untuk kesekian kalinya, salah satu bentuk nyata dari penghianat Inggris adalah pada tanggal 26 Oktober 1945 satu pleton dari Field Security Section melakukan penyergapan di Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer (seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda) dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris tidak berhenti sampai disitu, buktinya 27 Oktober 1945 mereka menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan senjata yang didapat dari Jepang. Pemerintahpun melakukan pertemuan dengan Mallaby untuk meminta konfirmasi mengenai hal tersebut. Namun Mallaby mengatakan bahwa ia tidak tau menahu tentang hal tersebut, tetapi menurut Mallaby jika itu merupakan perintah Inggris maka ia akan tetap menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

27 Oktober 1945 merupakan kontak senjata pertama antara pemuda dan Inggris, peristiwa tersebut mulai bertambah kritis hingga Inggris merasa tidak nyaman akan posisinya. Untuk itu Inggirs meminta kepada Presiden Soekarno agar pihak Indonesia menghentikan serangan tersebut. Akhirnya pada 30 Oktober 1945 Presiden, Wakil Presiden, berserta Menterinya melakukan perundingan dengan hasil menghentikan kontak senjata. Dalam perundingan inilah akhirnya eksistensi RI diakui oleh Inggris. Sementara itu di tempat-tempat lain masih terjadi kontak senjata tempat terakhir adalah gedung bank Internatio yang berjarak 100 meter dari jembatan merah.

Ditempat ini pulalah akhirnya Brigadier Mallaby menghembuskan nafas terkhirnya, didalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI mengatakan bahwa Mallaby tewas karena ditusuk dengan bayonet dan bambu runcing oleh pemuda. Tetapi menurut kesimpulan dari bung Tomo dalam sebuah buku yang berjudul pertempuan Surabaya bahwa pada saat itu Mallaby tanpa sengaja terbunuh oleh pasukannya sendiri, sebagaimana dituturkan oleh Kapten RC. Smith di depan Mahkamah Militer Inggris.

Sesudah itu Inggris mulai mendatangkan pasukannya ke Indonesia, selain itu tanggal 9 November 1945 Inggris mengirimkan ultimatum yang intinya menghina dan merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Untuk menentukan sikap para pemimpin di surabaya mengadakan pertemuan, selain itu mereka juga berusaha menghubungi Soekarno untuk meminta pertimbangan atas ultimatum tersebut tetapi mereka hanya dapat menghubungi Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subardjo yang menyerahkan “kata putus” pada rakyat Surabaya. Secara resmi melalui siaran radio menyatakan menolak ultimatum Inggris.

Sementara itu pemuda sudah siap siaga membuat pertahanan didalam kota. Meskipun mereka dipersilahkan untuk meniggalkan kota, tetapi para pemuda memilih tetap bertahan untuk mempertahankan kota Surabaya. Kota Surabaya pun dibagi menjadi tiga sektor pertahanan diantaranya sektor barat, sektor tengah, dan sektor timur. Sementara itu, saat Bung Tomo melakukan siaran hal itulah yang membakar semangat juang para rakyat.

Keadaan semakin ekplosif, saat Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama pihak Indonesia. Apalagi setelah disertai dengan pengeboman, meskipun Inggris secara terus menerus melancarkan aksinya tetapi para pemuda tetap gigih mempertahankan kota Surabaya hingga pada 28 November 1945 yang merupakan pertempuran terakhir yaitu di Gunungsari.

b)     Pertempuran Ambarawa

Pertempuran yang berlangsung 20 November sampai 15 Desmber 1945 diawali dari insiden di Magelang saat Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 mendarat disemarang yang dipimpin oleh Brigadier Bethell. Divisi ini mempunyai tujuan yang sama seperti halnya di Surabaya, hingga insiden itupun pecah pada tanggal 26 Oktober 1945 di Magelang. Insiden ini berhenti setelah Presiden dan Sekutu mengadakan perundingan untuk melakukan genjatan senjata pada tanggal 2 November 1945. 20 November 1945  di Ambarawa terjadi pertempuran antara TKR dan Inggris, karena banykanya serangan yang dilakukan Ingggris maka 21 November 1945 pasuka TKR melakukan serangan fajar dengan tujuan memukul mundur pasukan Inggris yang menduduki desa Pingit. Akhirnya Inggris telah terkapung oleh pasukan Indonesia, meskipun demikian Inggris tetap menyusun cara bagaimana untuk bisa mematahkan kedudukan TKR.

Pertempuran antara TKR dan pasukan Inggris terus berlangsung hingga tanggal12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran. Dalam waktu singkat mereka berhasil mengepung kedudukan musuh yang diperkirakan berpusat di benteng Willem, yang terletak di tengah kota Ambarawa. Pasukan Inggrispun merasa terjepit, maka mereka berusaha keras untuk memutuskan pertempuran. Akhirnya 15 Desember 1945 Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran ini memiliki arti penting, dan hal itupun juga diakui oleh pihak Inggris bahwa pasukan Indonesia sulit untuk ditaklakukkan meski Inggris mengerahkan seluruh kakuatannya.

c)      Pertempuran Medan Area

Sekutu dibawah pimpinan T.E.D. Kelly mendarat di Sumatra Utara 9 Oktober 1945. Yang mengejutkan adalah ikut sertanya NICA dalam rombongan sekutu yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pemerintah RI Sumatra Utara mengizinka mereka untuk menempati beberapa hotel di kota medan, hal itu karena semata-mata untuk menghormati tugas mereka. Sehari setelah mendarat tim dari RAPWI mendatangi kamp-kamp tawanan di beberapa daerah untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medam atas persetujuan Gubernur M. Hassan. Ternyata hal yang mengherankan adalah kelompok mereka langsung dibentuk menjadi medan Batalyon KNIL. Sikap ini menimbulkan berbagai insiden yang dilakukan secara Spontan oleh pemuda, tepatnya 13 Oktober 1945 merupakan awal insiden, hal ini dipicu oleh seorang penghuni hotel yang menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai oleh seseorang yang ditemuinya.

            Dari insiden itulah kemudian menjalar dibeberapa kota lainnya, sebagaimana dikota-kota lain di Indonesia. Inggris memulai aksinya untuk melemahkan kekuatan RI yaitu dengan berbagai ultimatum yang dikirim untuk Indonesia, hal itu pulalah yang membuat NICA merasa besar kepala karena mendapat dukungan dari pihak Inggris. Demikian pula aksi teror yang dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga semakin timbul rasa permusuhan dikalangan pemuda, karena mereka tidak pernah merasa aman da keselamatan Inggris juga tidak di jamin oleh pemerintah RI. Selain itu meningkatnya korban dari pihak Inggris membuat mereka memperkuat kedudukanya dan secara sepihak membentuk batas kekuasaanya.

            1 Desember 1945 beberapa papan dipasang dengan bertuliskan Fixed Boundaris Medan Area diberbagai kota oleh pihak serikat membuat kota medan terkenal dengan Medan Area.tindakan ini adalah tantangan bagi para pemuda, piha Inggris dan NICA melakukan aksi pembersihan terhadap unsur Republik. Aksi tersebut mendapat balasan dari para pemuda, sehingga banyak daerah yang menjadi tidak aman. Inggrispun juga mulai mengancam pihak pemuda sehingga perlawanan juga terus memuncak, akhirnya dengan bernagai cara Inggris berhasil menguasai kota Medan, sehingga mustahil dapa melakukan serangan terhadap Inggris jika tidak ada satu komando.

            10 Agustus 1946, ditebing tinggi diadakan suatu pertemuan antara komanda pasukan yang berjuang di Medan Area, hasil dari pertemuan ini adalah dibentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yng dibagi menjadi empat sektor dan setiap sektor masih dibagi lagi menjadi sub sektor dengan bekal inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.

d)     Pertempuran Padang dan Sekitarnya

Di Pelabuhan Teluk Bayur pasukan Inggris mendarat dibawah pimpinan Brigadier Hutchinson, dua hari kemudian 13 Oktober 1945 ia mengadakan pertemuan dengan Pemerintah RI Sumatra Barat. Tujuannya sama seperti Sekutu yang datang didaerah lain, mereka juga ingin meminjam kantor residen yang akan digunakan sebagai kantornya. Indonesia yang masih mencari pengakuan dari negara lain menafsirkan bahwa permintaan tersebut adalah pengakuan de facto dari Inggris untuk Indonesia. Lagi-lagi Inggris tidak dapat memegang perjanjian tersebut, buktinya banyak rumah rakyat yang di obrak-abrik hanya untuk mencari senjata. Pasukan Belandapun mendapat perlindungan dari Inggris hingga Belanda berani melakukan langkah-langkah, salah satunya adalah memukuli seorang kepala sekolah, hal ini adalah pemicu serangan yang dilakukan tanggal 17 November 1945. Insiden bertambah luas yang terjadi pada 5 Desember 1945, apalagi hal tersebut dengan terbunuhnya beberapa anggota Inggris, sehingga Inggris melakukan serentetan balasan pada TKR yang juga menyebabkan beberapa anggotanya tewas.

Pertempuran yang besar terjadi pada tanggal 21 Februari 1946, akhirnya mereka dapat menghancurkan pos pertehanan Inggris dan membongkar gudang senjata. Tapi setelah itu, Inggris membalasnya pada tanggal 14 Juni 1946 dengan menyerang Batu Busuak, TRI pun juga melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris 7-9 Juli 1946 dan akhirnya Inggrispun meninggalkan Simpang Haru yang merupakan tempat penyerangan selama tiga hari tersebut.Serangan masih tetap berlanjut dan mereka masih tetap bertahan meskipun tujuan utama mereka telah terlaksan, hal itu karena Inggris menunggu kesiapan Belanda untuk mengambil alih kedudukan mereka. 28 November 1946 merupakan serah terima pasukan Inggris dengan Belanda dan esok harinya Inggrispun meningglakan Padang.

e)      Pertempuran Bandung Lautan Api

12 Oktober 1945 dibawah pimpinan Brigade Mac Donald pasukan Inggris tiba diBandung. Sejak awal hubungan antara mereka dengan Pemerintah RI sudah bersitegang, orang-orang Belandapun yang baru di bebaskan sudah memperlihatkan sikap yang tidak baik. Akibatnya, bentroka bersenjatapun tidak dapat dipungkiri lagi. 24 November 1945 TKR dan badan perjuangan lainnya melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris, tiga hari kemudian Mac Donald menyampaikan ultimatum agar para penduduk mengosongkan Bandung Utara. Jawaban dari ultimatum tersebut adalah berdirinya pos-pos gerilya diberbagai tempat, sehingga selama bulan Desemberpun terjadi beberapa pertempuran. Inggrispun masih tetap berusaha merebut apa yang dimiliki bangsa Indonesia, pertempuranpun juga terjadi ketika Inggris ingin membebaskan interniran Belanda dari kamp-kamp interniran.

            Selama berlangsungnya pertempuran, banyak serdadu India yang menjadi bagian Inggris, melakukan desersi dan bergabung dengan pasukan Indonesia. Pihak Inggris akhirnya meminta kepada panglima devisi tiga agar pasuka India tersebut diserahkan kepada mereka. Kegagalan bangsa Indonesia dalam melakukan serangan maupun penyelesaian menyebabkan Inggris bermain ditingkat atas. 23 Maret 1946 mereka memberikan ultimatum kepada Perdana Menteri Sutan Sjahrir agar bangsa Indonesia meningglkan Bandung, tetapi hal itu ditolak secara tegas karena hal tersebut dirasa tidak mungkin. 23 Maret 1946 dengan alasan untuk menyelamatkan TRI dari kehancuran, Sjahrir mendesak Nasution agar ultimatum tersebut dipenui, karena dirasa TRI belum mampu menghadapi pasukan Inggris. Akhirnya sekali lagi Nasution menghubungi Inggris agar batas waktu tersebut diperpanjang tetapi hasilnya Inggris tetap menolak dan sebaliknya Nasutionpun juga menolak tawaran Inggris untuk meminjamkan truk untuk mengangkut pasukan Indonesia.

            Dalam pertemuan antara Nasution dan para komandan TRI, para pemimpin lasykar dan aparat pemerintahan mencapai kesepakatan yaitu akan membumi hanguskan Bandung sebelum tempat itu ditinggalkan. Akhirnya tempat pertama yang dibumi hsnguskan adalah Bank Rakyat, dan dilanjutkan ditempat penting lainya. Selain itu anggota TRI juga membakar asrama mereka sendiri, akhirnya 24 Maret 1946 semua orang meninggalkan Bandung yang saat itu sudah menjadi lautan api.

    II.            Diplomasi sebagai Sarana Penyelesaian Pertikaian

A.    Mencari Dukungan Internasional

Perjuangan dalam mempertahan kemerdekaan yang dilakukan melalui perjuangan fisik (perang) dan juga dengan perjuangan diplomasi (melalui perundingan) dan mencari dukungan internasional. Perjuangan mencari dukungan internasional dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung yang dilakukan dengan cara mengemukakan masalah  Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia dalam sidang-sidang PBB. Negara-negara yang mendukung Indonesia antara lain sebagai berikut :

Australia, dalam hal ini Australia bersedia menjadi anggota Komisi Tiga Negara. Australia juga mendesak Belanda agar menghentikan operasi militernya di Indonesia. Australia berperan dalam membentuk opini dunia internasional untuk mendukung Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

India merupakan salah satu negara yang juga mengakui kedaulatan Indonesia dalam forum internasional. India juga mempelopori Konferensi Inter-Asia untuk mengumpulkan dukungan bagi Indonesia.

Negara Mesir, (Lebanon,Suriah,Saudi Arabia). Negara-negara tersebut juga mengakui akan kedaulatan Indonesia. Pengakuan inilah yang akhirnya  mempengaruhi pandangan internasional terhadap Indonesia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB (28 Januari 1949) Berkaitan dengan Agresi Militer Belanda II, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi. Isi dari resolusi itu ialah sebagai berikut.

                     I.            Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali.

                  II.            Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948.

               III.            Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut batas-batas Persetujuan Renville dikembalikan kepada RI.

               IV.            Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu

                  V.            Pemerintah Interim Federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949.

               VI.            Komisi Jasa-jasa Baik (KTN) berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nation for Indonesia atau UNCI). UNCI bertugas untuk:

·         membantu melancarkan perundinganperundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI,

·         mengamati pemilihan,

·         mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.

B.     Melakukan Perundingan dengan Belanda

Selain melakukan berbagai hubungan internasional, Indonesia juga mengadakan berbagai perundingan langsung dengan Belanda. Berbagai perundingan yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda antara lain :

v  Perundingan Linggarjati

Sejak tanggal 10 November 1946 di Linggarjati bagian daerah Cirebon, dilangsungkan perundingan antara Pemerintah RI dan komisi umum Belanda. Perundingan di Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding, antara lain sebagai berikut:

Inggris, sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn. Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (Ketua), Mohammad Roem (anggota), Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H. (anggota), Dr. A.K Gani (anggota). Belanda, diwakili Prof. Schermerhorn (Ketua), De Boer (anggota), dan Van Pool (anggota). Perundingan di Linggarjati tersebut menghasilkan keputusan yang disebut perjanjian Linggarjati. Berikut ini adalah isi Perjanjian Linggarjati.

a)      Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.

b)      Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari RI, Kalimantan dan Timur Besar. Pembentukan RIS akan diadakan sebelum tanggal 1 Januari 1949.

c)      RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua.

Akhirnya Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta.

v  Perjanjian Renville

18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah Komisi yang mempunyai peranan penting. Komisi ini kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara. Anggota KTN terdiri dari Richard Kirby (wakil Australia), Paul van Zeeland (wakil Belgia), dan Frank Graham (wakil Amerika Serikat).

Dalam pertemuannya pada tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugas KTN di Indonesia adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda dengan cara damai. perundingan dilakukan di tempat yang netral, yaitu di atas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat “USS Renville”. Oleh karena itu, perundingan tersebut disebut Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Hasil perundingan Renville ini kemudian disepakati dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut :

a.       Penghentian tembak-menembak.

b.      Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.

c.       Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.

d.      Membentuk Uni Indonesia-Belanda. Negara Indonesia Serikat yang ada di dalamnya sederajat dengan Kerajaan Belanda.

Perjanjian ini semakin mempersulit posisi Indonesia karena wilayah RI semakin sempit. Kesulitan itu bertambah setelah Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Itulah sebabnya hasil Perjanjian Renville mengundang reaksi keras, baik dari kalangan partai politik maupun TNI.

v  Perjanjian Roem-Royen (17 April – 7 Mei 1949)

Sejalan dengan perlawanan gerilya di Jawa dan Sumatra yang semakin meluas, usaha-usaha di bidang diplomasi juga berjalan terus. UNCI mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin RI di Bangka. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi DK PBB pada tanggal 28 Januari 1949. UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan.

17 April 1949 dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Mohammad Roem. Delegasi Belanda dipimpin Dr. van Royen. Pertemuan dipimpin Merle Cohran dari UNCI yang berasal dari Amerika Serikat. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal dengan nama “Roem-Royen Statement”. Dalam perundingan ini, setiap delegasi mengeluarkan pernyataan sendiri-sendiri.

Pernyataan delegasi Indonesia antara lain sebagai berikut.

a.       Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta.

b.      Kesediaan mengadakan penghentian tembak menembak.

c.       Kesediaan mengikuti Konferensi Meja Bundar setelah pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta.

d.      Bersedia bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan tertib hukum.

Sedangkan pernyataan dari pihak Belanda adalah sebagai berikut.

a.       Menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik.

b.      Menyetujui kembalinya Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.

c.       Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.

d.      Berusaha menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar.

v  Konferensi Inter-Indonesia

Sebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung, telah dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara- negara bagian (BFO) terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia ini dapat dibilang sangat penting untuk menciptakan sebuah  kesamaan pandangan menghadapi Belanda dalam KMB. Pembicaraan dalam Konferensi Inter-Indonesia hampir semuanya difokuskan pada masalah pembentukan RIS, antara lain: “masalah tata susunan dan hak Pemerintah RIS dan kerja sama antara RIS dan Belanda dalam Perserikatan Uni.” Hasil positif dari Konferensi Inter-Indonesia adalah disepakatinya beberapa hal berikut ini.

a.       Negara Indonesia Serikat yang nantinya akan dibentuk di Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).

b.      Bendera kebangsaan adalah Merah Putih.

c.       Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.

d.      Hari 17 Agustus adalah Hari Nasional.

e.       Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional.

f.       TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut.

g.      Pertahanan negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri.

Kesepakatan tersebut mempunyai arti penting karena perpecahan yang telah dilakukan oleh Belanda sebelumnya, melalui bentuk-bentuk negara bagian juga telah dihapuskan. Kesepakatan ini juga merupakan bekal yang sangat berharga dalam menghadapi Belanda dalam perundingan-perundingan yang akan diadakan kemudian.

v  Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949 – 2 November 1949

Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di Ridderzaal, Den Haag, Belanda. Delegasi Republik Indonesia dipimpin Mohammad Hatta, Delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid, Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin J. H. van Maarseveen, dan UNCI yang diketuai oleh Chritchley. Konferensi Meja Bundar dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda, W. Drees. Berikut ini adalah beberapa hasil dari KMB yang berlangsung di Den Haag:

a.       Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS.

b.      Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatus menurut konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama Konferensi Meja Bundar berlangsung.

c.       Melaksanakan penyerahan kedaulatan selambat- lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

d.      Masalah Irian Jaya akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.

e.       Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. Uni ini merupakan badan konstitusi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum.

f.       Menarik mundur pasukan Belanda dari Indonesia dan membubarkan KNIL. Anggota KNIL boleh masuk ke dalam APRIS.

g.      RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1942.

B.     Peran Serta BKR dan TKR

                     I.            Lahirnya BKR dan evolusinya menjadi TKR, TRI, TNI

Sebuah korps pejuang bersenjata yang awalnya bertujuan untuk menjamin ketenteraman umum, pada mulanya merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang didirikan di Jakarta pada 20 Agustus 1945, yang bekerja dengan sukarela bersama-sama dengan rakyat dan pemerintah, sehingga dapat dikatakan kedudukannya sejajar dengan peranan suatu badan kesosialan. Berdirinya BKR secara resmi dinyatakan dalam pidato Presiden Sukarno tanggal 23 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarahnya BKR menjadi badan yang menduduki peranan yang penting dalam masyarakat. Orang-orang yang tergabung di dalamnya berasal dari bekas PETA, Heiho, Polisi, Seinendan, Keibodan, KNIL dan lain-lain.

BKR dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai wadah perjuangan rakyat Indonesia. Namun ternyata pembentukan BKR yang hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing mengundang rasa ketidakpuasan di kalangan pemuda. Mereka menghendaki dibentuknya tentara kebangsaan. Realisasi rasa tidak puas itu kemudian membentuk badan perjuangan atau laskar, anggotanya terdiri dari para pemuda yang tergabung dalam organisasi "bawah tanah" masa Jepang. Di Jakarta organisasi tersebut tergabung dalam Komite van Aksi, yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi pemuda.

Setelah banyak hal-hal provoaktif bahkan agresif dari sekutu dan tentara Belanda, pemerintah RI pun ulai menyadari pentingnya sebuah kekuatan yang luks yaitu dalam bentuk tentara nasional. Kemudian untuk mempersatukan komando perjuangan, pemerintah mengeluarkan suatu maklumat tertanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat(TKR), dan sejak itu BKR berubah menjadi TKR sedangkan markas besarnya berada di Yogyakarta. Pimpinan tertinggi TKR diberikan kepada Soepriyadi (kemudian digantikan kolonel Sudirman). Sedangkan Oeripsoemohardjo terpilih menjadi kepala staf TKR. pada tanggal 1 Januari 1946 diubah lagi mejadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Berubahnya TKR menjadi TRI ini diawali dari terpilihnya Soedirman sebagai panglima besar. Perubahan ini bukan hanya dalam Angkatan Darat tetapi juga dalam Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Kepala staf TRI-AL dijabat oleh Laksamana Muda Moh. Nazir. Sedangkan Kepolisian Negara sejak awal kemerdekaan berada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Tetapi sejak 1 Juli 1946 ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri sebagai jawatan tersendiri, dan R. Soekanto Tjokroadmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara yang pertama.

Untuk mempersatukan badan-badan perjuangan, maka pemerintah membentuk Biro Perjuangan yang berada dibawah Kementrian Pertahanan. Selanjutnya pada 5 Mei 1947 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden yang intinya mempersatukan TRI dengan badan-badan perjuangan rakyat (badan-badan perjuangan nantinya disebut menjadi TRI). Kemudian pada tanggal 3 Juni 1946 pemerintah mempersatukan TRI-AD, TRI-AU, TRI-AL dan kepolisian menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dengan terbentuknya TNI ini maka tidak ada yang namanya dualisme antara tentara reguler dan formasi-formasi irreguler, sehingga TNI merupakan satu wadah kesatuan bagi semua pejuang bersenjata. Mengapa TNI, hal ini karena nama TRI dianggap hanya sebutan untuk alat negara sedangkan TNI adalah alat untuk bangsa Indonesia.

                  II.            Peran BKR, TKR yang berwujud TNI pada Agresi Militer Belanda

Setelah gagalnya diplomasi, akhirnya Belanda membuka Agresi pertamanya pada 21 Juli 1947. Hal tersebut langsung mendapatkan respon dari berbagai pihak yaitu pemerintah Indian dan Australia, kedua negara ini meminta agar masalah Indonesia segera dibicarakan dalam acara rapat dewan keamanan. Akhirnya terbentuklah Komisi Tiga Negara (KTN) yang difungsikan untuk menjembatani antara Belanda dan Indonesia, saat inilah peran TNI yang merupakan wajah baru TKR mulai menjalankan tugasnya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Meskipun akhirnya dalam waktu singkat Belanda dapat menerobos garis pertahanan TNI, hal ini sangat wajar terjadi mengingat kekuatan TNI yang dilihat dengan organisasi dan peralatannya masih tertinggal jauh dengan Belanda yang serba canggih.

            TNI sebagai badan pertahanan negara akhirnya dapat dilihat keberadaannya, selain menghadapi agresi militer pada 1947, TNI juga mendapat tugas yang dapat dibilang berat karena disamping bengsa Asing ternyata didalam negeri juga mulai timbul aksi-aksi dari beberapa golongan yaitu beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh komunis yang pada saat itu legalitasnya diakui. Salah satu bentuk pemberontakan yaitu. Pertama, sejak masuknya Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan. Ia melakukan banyak manipulasi dengan pepolit, Biro perjuangan dan TNI masyarakat. Hal tersebut ia lakukan dengan alasan untuk menjembatani antara tentara dan rakyat, akhirnya banyak yang menyoroti terutama PNI dan Masyumi apalagi tentang TNI bagian masyarakat yang ternyata merupakan organisasi politik sehingga banyak pihak yang mengingikan organisasi tersebut untuk dibubarkan.

            Kedua, setelah kabinet Amir Syarifuddin jatuh maka kabinet baru yang terbentuk adalah kabinet Hatta. Tetapi dalam kabinet inipun juga mendapat interfensi dari Amir Syarifuddin, yaitu dengan ditindakannya yang membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR ini menuntut agar kabinet kabinet dibubarkan dan diganti dengan kabinet Parlementer, akhirnya kabinet Hatta yang dibentuk pada 31 Januari 1948 ini akhirnya dapat bertahan. Ketiga, pemogokan yang dilakukan di Delangu dan beberapa kekacauan yang terjadi di Solo. Dalam hal ini mereka menyerang sektor perekonomian Indonesia dengan melakukan mogok kerja oleh (SOBSI) yang merupakan organisasi buruh, pada 23 Juni 1948 yang ternyata juga massa tersebut juga tergabung dalam FDR. Pada masa pembrontakan  ini banyak anggota TNI yang menjadi korban penculikan.

            Keempat, setelah pemberontakan di Solo yang tidak dapat ditangani secara maksimal oleh TNI, ternyata berlanjut. Yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh Musso, salah seorang komunis yang telah lama tinggal Uni Sovyet. Banyak pasukan-pasukan tempur TNI yang ditempatkan dibeberapa titik di Madiun. Pemberontakan yang terjadi di Madiun pada 18 September 1948, menelan banyak korban terutama TNI. 19 September 1948 kabinet Hatta akhirnya memutuskan untuk menghadapinya dengan kekuatan senjata, mengingat peristiwa tersebut semakin memanas. Akhirnya, TNI dapat mengatasi hal tersebut dan pada 31 Oktober 1948, Musso tewas dalam baku tembak di desa Semanding, Somorota (Ponorogo).

               Karena konsentrasi TNI terpecah dengan adanya pemberontakan didalam negeri, pemerintah juga memikirkan kemungkinan serangan Belanda untuk kedua kalinya. Hal tersebut juga diperkuat pada pasca perundingan Renville, untuk itu Anggkatan Perang menyusun konsep pertahanan RI. Adapun konsep yang dianut adalah Pertahanan Rakyat Semesta, artinya pelaksanaan perang bukan semata-mata oleh Angkatan Perang atau oleh TNI saja melainkan seluruh rakyat dengan Angkatan Perang sebagai intinya. Dalam menghadapi kemungkinan Agresi Militer Belanda II, tugas TNI dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1.      Pasukan Mobil, yang beertugas tempur dengan perbandingan senjata dan personal 1:1.

2.      Pasukan teritorial yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial dan perlawanan statis.

3.      Melaksanakan Wingate (menyusup) kedaerah kekuasaan musuh yang pernah ditinggalkan karena “hijrah”, untuk diisi dengan kekuatan grilya, untuk menciptakan kanting di daerah tersebut.

Dari sinilah dapt kita ketahui bahwa peran TNI yang merupakan evolusi dari BKR dan TKR sangat berperan penting dalam mempertahankan NKRI, hingga Agresi Militer Belanda II dapat ditangani dengan baik meskipun dalam prosesnya banyak terjadi kekalahan dan menelan banyak korban. Tetapi peran TNI patut untuk selalu kita ingat karena tanpa peran besar TNI, Indonesia mungkin tidak mampu untuk menghadapi serangan baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Perang Kemerdekaan merupakan awal kehidupan baru Bangsa Indonesia, Proklamasi yang diikrarkan atas nama Bangsa Indonesiapun telah menggema diseluruh penjuru negeri dan hal itu pulalah yang terus membangkitkan rasa percaya diri serta keberanian para rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaanya. Untuk itu segala cara dilakukan para rakyat Indonesia, baik dengan melakukan Perjuangan Fisik melalui pertempuran dan Diplomasi melalui berbagai perundingan. Sekutu yang awalnya hanya bertujuan untuk membebaskan para Interniran dan melucuti senjata Jepang ternyata mengingkari hal tersebut, apalagi setelah mengetahui bahwa sekutu juga memboncengi tentara Belanda (NICA). Setelah mengetahui hal tersebut, rakyat Indonesia terutama para pemuda merasa geram. Apalagi sikap tentara Belanda yang sombong dan tetap merasa berkuasa setelah dibebaskan oleh sekutu, perpecahan dan pertikaianpun akhirnya tidak dapat dihindari. Di beberapa kota besar diIndonesia terjadi pertempuran, salah satunya di Surabaya, Bandung, Padang, Medan dll.

Diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan sekutu maupun Belanda selalu berakhir dengan pengkhianatan, dari alasan itu pulalah perubahan Badan Keamanan Rakyat (BKR), berubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Tetapi setelah pemerintah juga merasakan bahwa Belanda sudah terlalu menghimpit bangsa Indonesia maka TKR ini berevolusi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), peran TNI dapat dikatakan mempunyai nilai penting disamping Diplomasi. TNI merupakan badan pertahanan negara yang bertugas untuk tetap mempertahankan kesatuan NKRI, apalagi selain Belanda banyak terjadi pembrontakan didalam negeri. Salah satunya adalah intervensi Amir Syarifudin, pembentukan FDR, Pemberontakan PKI Madiun oleh Musso dll.

Hal tersebut membuat konsentrasi Bangsa Indonesia terpecah belah begitu juga dengan TNI, disamping Belanda mereka juga harus menghadapi bangsa sendiri. Akhirnya, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dapat diredam. Meski demikian Belanda tetap menjadi ancaman Besar dan kemungkinan Agresi Militer Belanda II pun dapat terjadi, disinilah titik peran penting TNI untuk menunjukkan bahwa TNI adalah pertahanan Bangsa Indonesia, maka dari itu TNI dibagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, Pasukan Mobil, yang beertugas tempur dengan perbandingan senjata dan personal 1:1. Kedua,Pasukan teritorial yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial dan perlawanan statis.ketiga,Melaksanakan Wingate (menyusup) kedaerah kekuasaan musuh yang pernah ditinggalkan karena “hijrah”, untuk diisi dengan kekuatan grilya, untuk menciptakan kanting di daerah tersebut.